Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI Ingatkan Daerah Kendalikan Inflasi

BI
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat menjadi keynote speaker dalam acara Temu Wartawan Daerah BI.

Jakarta, Bali Tribune

Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Mirza Adityaswara dalam sambutannya di hadapan media saat acara “Temu Wartawan Daerah Bank Indonesia” Senin, (3/10) mengatakan, kebijakan BI bukan sesuatu yang mudah dipahami sehinga penting bagi para pimpinan BI di daerah dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mampu menerjemahkan kebijakan BI itu secara utuh. “Kalau hanya untuk mendapatkan pemahaman yang penuh dan utuh, sepertinya tidak cukup hanya dengan “doorstop” harus ada komunikasi yang intens dengan cara duduk, bicara, datang ke kantor. Dengan berdiskusi secara langsung maka akan dapat dipahami kebijakan BI,” ujar Mirza.

Lebih lanjut pria yang bertugas di BI sejak Oktober 2013 ini menjabarkan, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas moneter, jangan sampai nilai rupiah turun akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok secara terus menerus atau yang kerap diistilahkan inflasi. “Ada sekitar 800 produk komiditi dari seluruh Indonesia dari 82 kota yang dicermati dan potensi menyebabkan inflasi. Karena itu BI selalu ingatkan kendalikan inflasi, pasalnya, kalau inflasi tidak dikendalikan akibatnya nilai uang kita turun, pun pendapatan kita turun juga,” kata Mirza.

Mirza menjelaskan, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. “Ada tiga komponen yang dapat menyebabkan inflasi di Indonesia, yaitu inflasi inti, inflasi dari bahan makanan yang bergejolak (volatile food) dan inflasi dari harga barang yang diatur pemerintah (administared price),” ucapnya.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan dengan kordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat Pusat atau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Daerah. “Secara umum BI melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dari sisi permintaan sehingga permintaan akan barang dan jasa dapat dikendalikan. Namun untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan kordinasi lintas instansi, yakni antar BI dan pemerintah,” tuturnya.

BI berkepentingan menjaga nilai rupiah agar tidak merosot. Kata dia, jika mata uang (utama dunia) naik terus dan nilai rupiah cenderung turun, artinya nilai mata uang rupiah menurun. Apakah bila kurs menguat bagus bagi rupiah? “Kalau kurs menguat terus bagus. Tapi secara ekonomi jelas tidak menguntungkan bagi kita. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu menjaga kurs agar tetap stabil, sehingga nilainya juga stabil,” tukasnya.

Inflasi dan kurs merupakan wilayah tugas moneter yang mencakup wilayah sistem pembayaran dan stabilitas moneter makro prudensial. “Wilayah sistem pembayaran itu yang paling mudah dimengerti masyarakat, karena wilayah itu dimana yang dilakukan BI mulai dari perencanaan, pencetakan uang, mengedarkannya pada masyarakat, menarik uang lusuh, bahkan sampai pemusnahan. Dan wilayah ini mestinya yang paling mudah dipahami,” tuturnya lagi.

Kata dia, perencanaan dan mencetak uang dilakukan oleh Peruri yang menjalankan tugas dari BI. “Dari perencanaan hingga pencetakan, kami mesti berkonsultasi dengan Menteri Keuangan berapa uang kertas dan uang logam yang mesti dicetak,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.