Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Biaya Rapid Test Antigen di Pelabuhan Padang Bai Rp 250, Diperkirakan Banyak Penumpang Hasil Rapidnya Positif

Bali Tribune/ PEMERIKSAAN - Petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang Bai lakukan pemeriksaan surat keterangan rapid test di pintu dermaga.
Balitribune.co.id | Amlapura - Kebijakan rapid test antigen bagi calon penumpang atau warga luar Bali yang ingin berlibur ke Bali melalui jalur darat, yakni menggunakan jasa penyebrangan Ferry baik melalui Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Padang bai, secara resmi diberlakukan pada musim libur Natal dan Tahun Baru mulai 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang.
 
 
Kebijakan ini diberlakukan oleh Pemprov Bali untuk mengantisipasi atau menekan penyebaran Covid-19 di Bali yang biasanya akan mengalami lonjakan kasus pada saat musim liburan. Untuk melayani penumpang yang ingin menyebrang keluar Bali yakni ke Lombok ataupun ke Pulau Jawa lewat jalur darat atau laut, pun bagi warga luar Bali yang tiba di Bali tapi tidak melengkapi diri dengan surat keterangan rapid test antigent, pihak Kimia Farma di Pelabuhan Padangbai, Karangasem telah menyiapkan sebanyak 500 Reagen, rapid test antigen yang pelayanannya dilakukan di sebelah loket tiket.
 
Untuk satu kali rapid test antigen, calon penumpang dikenakan biaya sebesar Rp. 250 ribu, dimana hasil rapid test antigen ini akan keluar dalam waktu 45 menit hingga satu jam. “Kita sudah mulai buka layanan rapid test antigen mulai tanggal 18 Desember pagi. Untuk pelayanan kita sudah siapkan sebanyak 500 Reagen, Antigen Covid-19,” ujar Dian Fajar, salah seorang petugas layanan rapid test Kimia Farma, Kamis (17/12/2020).
 
Koordinator Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Padang Bai I Putu Suardiana kepada media ini mengatakan jika pihaknya sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali terkait wajib rapid test antigen kepada warga yang masuk ke Bali, telah berkoordinasi dengan pihak Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Karangasem. “Kami bersama gugus tugas akan memperketat pemeriksaan. Bagi yang tiba di Bali tidak melengkapi diri dengan surat keterangan negatif rapid test antigen, kita akan arahkan untuk melakukan rapid test di Padang Bai,” ujarnya.
 
Terkait pemberlakuan rapid test antigen, diperkirakan akan banyak calon penumpang yang hasil rapidnya positif, itu karena tingklat akurasi hasil rapid test antigen sendiri mencai 80 persen jika dibandingkan rapid test anti body. “Kami perkirakan banyak calon penumpang yang hasil rapidnya positif. Karena itu kita telah siapkan ruang karantina, termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid 19. Kalau jumlahnya banyak yang positif, kita sudah siapkan ambulance untuk membawa mereka ke tempat karantina,” ungkapnya.
 
Wajib rapid test antigen bagi calon penumpang dan awak kendaraan yang masuk masuk ke Bali juga menuai kontraversi. Di Padang Bai,  para sopir truk barang dan pengangkut logistik mengaku keberatan jika mereka ikut dikenakan wajib rapid test antigent. Mereka menilai biaya rapid test antigent cukup mahal, yakni mulai R 250 ribu hingga Rp 380 ribu. Selain itu selama ini para sopir truk barang dan pengangkut logistik serta para awak kendaraan umum tidak dikenakan wajib rapid test antibody karena statusnya hanya melintas. “Kalau kami dikenakan rapid test antigen. Jelas kami keberatan pak, untuk makan saja bekal atau uang jalan kami sangat pas-pasan apalagi untuk bayar rapid test. Lagi pula kami kan hanya melintas saja, dan selama ini kami tidak kena wajib rapid,” ungkap Agus Sudarmawan, sopir teruk barang asal Lombok, NTB. 
wartawan
Husaen
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.