Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bimtek Penguatan SDM Pengawas BUMDes DPMPD Buleleng

Bimtek
Suasana Bimtek Penguatan SDM bagi para penga

BALI TRIBUNE - Guna meningkatkan kapasitas dan penguatan SDM pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemkab Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Selasa (22/5) kemarin menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas SDM. Dibuka Wakil Bupati dr.I Nyoman Sutjidra, kegiatan itu diperuntukkan bagi para pengawas BUMDes se-Buleleng. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, I Gede Sandhiyasa mengatakan, peserta Bimtek ini sebanyak 120 orang terdiri dari 110 orang pengawas BUMDes,satu orang tenaga ahli Kabupaten, dan sembilan orang pendamping desa. Menurut Sandhiyasa, Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengawas BUMDesa terhadap tugas pokok dan fungsinya selaku pengawas. ”Saya sangat memandang penting adanya Bimtek ini agar nantinya BUMDes yang dilaksanakan betul-betul pada jalur dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati dr. I Nyoman Sutjidra dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu menegaskan, masih banyak BUMDes yang masih kurang paham tentang administrasi. Ditambahkan Wabup Sutjidra, selain untuk memahami administrasi, BUMDes juga diharuskan mampu menciptakan inovasi untuk menonjolkan potensi desa. Wabup Sutjidra berharap, desa-desa yang belum memliki BUMDes agar segera membentuk BUMDes.”Dengan ADD yang ada, desa bisa membentuk BUMDes menggunakan dana tersebut, karena BUMDes bisa memutar roda perekonomian di desa sehingga desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri,” tandasnya. Pada kegiatan itu hadir selaku narasumber yakni, perwakilan DPMD Provinsi Bali dengan materi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan BUMDes, Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan materi Peningkatan Akuntabilitas Pengawas BUMDes, Kasuddit III Ditreskrimsus Polda Bali dengan materi Peran Kepolisisan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan, Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan materi Mekanisme Penyusunan Hasil Pengawasan BUMDes. 

wartawan
Khairil Anwar
Category

Polda Bali Respons Cepat Postingan Mr. Terimakasih, Imbau Laporkan Secara Resmi

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali dengan merespons cepat postingan akun media sosial "mr.terimakasih" yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi pemilik akun untuk meminta klarifikasi, Senin (20/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fatwa MUI: Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Ranperda Ditetapkan Jadi Perda, Eksekutif Diminta Lakukan Pengawasan

balitribune.co.id | Bangli - Setelah melalui proses  pembahasan yang alot akhirnya tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni  Ranperda pemberian insetif dan kemudahan investasi, penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli  No : 5 tahun 2023  tentang pajak daerah dan retribusi daerah akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli,

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inilah Jawara HMC 2025 Bali: Modifikator Muda Berbakat dengan Sentuhan Budaya Lokal

balitribune.co.id | Denpasar – Ajang bergengsi Honda Modif Contest (HMC) 2025 sukses digelar oleh Astra Motor Bali pada Sabtu (18/10) di area parkir Mall Bali Galeria (MBG). Kegiatan ini menjadi wadah unjuk kreativitas bagi para modifikator sepeda motor Honda sekaligus ruang ekspresi budaya dan gaya hidup khas anak muda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pemerintah Provinsi Bali Tegaskan Komitmen Dukung Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Dalam Program JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (anti-fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program JKN yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.