Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bimtek Penguatan SDM Pengawas BUMDes DPMPD Buleleng

Bimtek
Suasana Bimtek Penguatan SDM bagi para penga

BALI TRIBUNE - Guna meningkatkan kapasitas dan penguatan SDM pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemkab Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Selasa (22/5) kemarin menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas SDM. Dibuka Wakil Bupati dr.I Nyoman Sutjidra, kegiatan itu diperuntukkan bagi para pengawas BUMDes se-Buleleng. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, I Gede Sandhiyasa mengatakan, peserta Bimtek ini sebanyak 120 orang terdiri dari 110 orang pengawas BUMDes,satu orang tenaga ahli Kabupaten, dan sembilan orang pendamping desa. Menurut Sandhiyasa, Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengawas BUMDesa terhadap tugas pokok dan fungsinya selaku pengawas. ”Saya sangat memandang penting adanya Bimtek ini agar nantinya BUMDes yang dilaksanakan betul-betul pada jalur dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati dr. I Nyoman Sutjidra dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu menegaskan, masih banyak BUMDes yang masih kurang paham tentang administrasi. Ditambahkan Wabup Sutjidra, selain untuk memahami administrasi, BUMDes juga diharuskan mampu menciptakan inovasi untuk menonjolkan potensi desa. Wabup Sutjidra berharap, desa-desa yang belum memliki BUMDes agar segera membentuk BUMDes.”Dengan ADD yang ada, desa bisa membentuk BUMDes menggunakan dana tersebut, karena BUMDes bisa memutar roda perekonomian di desa sehingga desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri,” tandasnya. Pada kegiatan itu hadir selaku narasumber yakni, perwakilan DPMD Provinsi Bali dengan materi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan BUMDes, Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan materi Peningkatan Akuntabilitas Pengawas BUMDes, Kasuddit III Ditreskrimsus Polda Bali dengan materi Peran Kepolisisan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan, Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan materi Mekanisme Penyusunan Hasil Pengawasan BUMDes. 

wartawan
Khairil Anwar
Category

Diprotes Warga, Lurah Renon Sebut Pemilihan Kaling Kaja Sesuai Prosedur

balitribune.co.id | Denpasar - Lurah Renon, Gede Suweca disomasi oleh warga karena dianggap tidak transparan dalam proses penetapan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan. Warga memandang penetapan Kaling Kaja mengandung cacat prosedural sehingga merugikan masyarakat lingkungan.

Baca Selengkapnya icon click

Rumah Ketua LPD Selulung Digeledah

balitribune.co.id | Bangli - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bangli  melakukan penggeledahan guna mengungkap  dugaan kasus korupsi  yang terjadi di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selulung. Penggeledahan menyasar kantor LPD dan rumah Ketua LPD Selulung I Wayan Arsana dan rumah salah satu petugas bagian kredit, Jumat (17/10). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank BPD Bali Gelar Expo Bulan Inklusi Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Bank BPD Bali menggelar Expo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 sebagai bagian dari perayaan puncak BIK nasional yang rutin diperingati setiap bulan Oktober. Kegiatan berlangsung di Living World Denpasar, Jumat (17/10).

Baca Selengkapnya icon click

Koster Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Soliditas dan Regenerasi Partai

balitribune.co.id | Denpasar - Wayan Koster kembali dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk masa bakti 2025–2030. Kepastian itu ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Tandatangani Kerja Sama Pajak, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat langkah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya terbaru adalah dengan ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.