Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bimtek Perbekel dan BPD se-Badung: Potensi Desa Perlu Dikelola dan Dimanfaatkan Dengan Baik

Bali Tribune/Wabup Suiasa saat membuka Bimtek Perbekel dan BPD bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1).
balitribune.co.id | Mangupura Paradigma Desa membangun tidak henti-hentinya menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dengan menyerahkan alokasi dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Mengingat demikian besarnya potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dan diserahkan kepada desa, untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Disinilah peran strategis yang harus diemban oleh perbekel dan lembaga desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pendukung tugas perbekel dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1). Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong juga dihadiri Ketut DPRD Badung Putu Parwata, OPD terkait dan para peserta dari perbekel dan BPD se-Kabupaten Badung.
 
Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan pada hakekatnya pengalokasian dana ini disamping sebagai kelanjutan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditempuh selama ini, sekaligus pula pengejawantahan atas amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah maupun hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu juga sebagai bentuk komitmen dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung kepada segenap masyarakat Badung untuk bersama-sama membangun jagat Badung. "Kebijakan ini sengaja ditempuh dan direncanakan sebagai langkah strategis dalam rangka mensinergikan seluruh komponen yang terkait sehingga pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal," kata Wabup Suiasa.
 
 
Wabup Suiasa juga mengingatkan perbekel bersama BPD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan terbangunnya kerjasama yang harmonis antara Perbekel dan BPD, maka akan terwujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  
Sementara itu Ketua Pantia Kadek Sukarma melaporkan penyelenggaraan bimtek ini untuk menyamakan persepsi antara Perbekel dengan BPD dalam rangka membangun desa dalam program Desa Membangun mengingat di Kabupaten Badung ini, Perbekel dijabat oleh Pj. dan sebagian besar periode BPD saat ini adalah anggota baru. Dikatakan sinergi antara Perbekel dan BPD selama ini sudah terjalin dengan bagus, diharapkan dengan adanya Bimtek ini menghindari adanya kecemburuan antara BPD dengan Perangkat Desa sehingga sinergitas yang sudah bagus ini dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan. 
wartawan
I Made Darna
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.