Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bimtek Perbekel dan BPD se-Badung: Potensi Desa Perlu Dikelola dan Dimanfaatkan Dengan Baik

Bali Tribune/Wabup Suiasa saat membuka Bimtek Perbekel dan BPD bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1).
balitribune.co.id | Mangupura Paradigma Desa membangun tidak henti-hentinya menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dengan menyerahkan alokasi dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Mengingat demikian besarnya potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dan diserahkan kepada desa, untuk itu perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Disinilah peran strategis yang harus diemban oleh perbekel dan lembaga desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pendukung tugas perbekel dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Senin (20/1). Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong juga dihadiri Ketut DPRD Badung Putu Parwata, OPD terkait dan para peserta dari perbekel dan BPD se-Kabupaten Badung.
 
Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan pada hakekatnya pengalokasian dana ini disamping sebagai kelanjutan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditempuh selama ini, sekaligus pula pengejawantahan atas amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah maupun hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu juga sebagai bentuk komitmen dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung kepada segenap masyarakat Badung untuk bersama-sama membangun jagat Badung. "Kebijakan ini sengaja ditempuh dan direncanakan sebagai langkah strategis dalam rangka mensinergikan seluruh komponen yang terkait sehingga pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal," kata Wabup Suiasa.
 
 
Wabup Suiasa juga mengingatkan perbekel bersama BPD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan terbangunnya kerjasama yang harmonis antara Perbekel dan BPD, maka akan terwujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  
Sementara itu Ketua Pantia Kadek Sukarma melaporkan penyelenggaraan bimtek ini untuk menyamakan persepsi antara Perbekel dengan BPD dalam rangka membangun desa dalam program Desa Membangun mengingat di Kabupaten Badung ini, Perbekel dijabat oleh Pj. dan sebagian besar periode BPD saat ini adalah anggota baru. Dikatakan sinergi antara Perbekel dan BPD selama ini sudah terjalin dengan bagus, diharapkan dengan adanya Bimtek ini menghindari adanya kecemburuan antara BPD dengan Perangkat Desa sehingga sinergitas yang sudah bagus ini dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan. 
wartawan
I Made Darna
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.