Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

BKDPSDM
Bali Tribune / Kepala BKDPSDM Bangli, I Made Mahendra Putra

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Bangli, I Made Mahendra Putra mengakui Surat Edaran (SE) Mendagri per tanggal 1 April 2026 telah mengatur secara resmi penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi ASN. "Sesuai arahan pimpinan akan kita tindaklanjuti sesuai surat edaran Mendagri tersebut," ujar Mahindra Putra, pada Rabu (1/4/2026).

Kata Mahendra Putra, jika merujuk pada SE Mendagri tersebut, penerapan WFH ada yang dikecualikan. Seperti pelayanan dasar, kesehatan, rumah sakit, pendidikan, Kependudukan, perizinan, pendapatan, kebersihan. 

"Terkait dengan itu, kita akan tindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati yang akan disampaikan kepada OPD dan ada pengecualian bagi OPD tertentu. Selain itu, untuk  jabatan tinggi pratama seperti Camat, Lurah dan Kepala Desa tetap bekerja dari kantor," jelasnya.

wartawan
SAM
Category

Imbas Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Pergerakan Wisatawan Domestik Terganggu

balitribune.co.id I Badung - Sehubungan dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, berdampak pada pergerakan wisatawan domestik dari sejumlah daerah di Indonesia ke Bali. Pasalnya, sejak Minggu (6/9/2026), operasional penerbangan sejumlah bandara di Tanah Air ditutup sementara imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inflasi Bali Perlu Diwaspadai, Rantai Pasokan dan Logistik Harus Diperkuat

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi di Bali memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali diminta memperkuat pengawasan terhadap pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga perkembangan biaya transportasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.