Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKPSDM Buka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Bali Tribune/ Kepala BKPSDM Buleleng Gede Wisnaya



balitribune.co.id | Singaraja - Untuk mengisi kekosongan pada tiga pos Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Buleleng, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng membuka seleksi pendaftaran sejak 11-18 April 2022.

Tiga Pos JPT Pratama yang lowong itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng. Kepala Disdukcapil sebelumnya Putu Ayu Reika Nurhaeni ditarik menempati pos barunya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng yang membuat dinas yang ditinggalkan kosong.

Sementara dua posisi lainnya yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Buleleng dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Buleleng,akan memasuki masa pension dalam waktu dekat.

Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnaya mengatakan, tahapan rekrutmen JPT Pratama di lingkup Pemkab Bueleng prosesnya sudah dimulai sejak 11 April hingga 18 April 2022. Jika jumlah pendaftar belum memenuhi syarat, akan ada perpanjangan waktu selama 5 hari dan diberikan batas waktu maksimal sampai dengan 15 hari.

“Seleksi dilakukan mulai wawancara kemudian dilanjutkan assessment ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali pada 11 Mei sampai 12 Mei 2022 nanti. Setelah semua syarat dipenuhi, mulai seleksi, wawancara, assessment sampai ke rekam jejak yang disetujui oleh Bupati, maka akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujar Wisnawa, Selasa (12/4).

Menurut Wisnawa, kriteria peserta secara umum ditentukan dalam seleksi ini yakni, eselon III.b minimal harus 3 tahun, lalu eselon III.a minimal harus 2 tahun dan maksimal umur saat proses pelantikan yakni 56 tahun. Hal tersebut sudah diinformasikan langsung ke BPSDM Provinsi Bali.

Untuk proses seleksi di Disdukcapil, menurut Wisnawa, sedikit berbeda dengan proses seleksi dari Kepala DAPD Buleleng maupun Kepala DP2KBP3A Buleleng, mengingat ada proses tambahan yakni berupa wawancara ke Direktorat Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN akan merekomendasikan 3 pejabat yang sudah diseleksi dari  masing-masing SKPD, agar nanti dapat dipilih salah satu oleh Bupati Buleleng untuk segera bisa dilantik.

Sejumlah kendala dikhawatirkan akan dihadapi selama proses seleksi ini,diantara banyaknya hari libur pada saat lebaran. Sehingga, hal ini menyebabkan waktu proses seleksi JPT Pratama ini mengalami keterlambatan dari seharusnya dalam waktu satu bulan sudah bisa diselesaikan.

wartawan
CHA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.