Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BNPP: Di Masa Pandemi Kasus Narkoba Meningkat

Bali Tribune/ Brigjen Pol Drs Gede Sugianyar Dwi Putra


balitribune.co.id | Bangli  - Di masa pandemi Covid-19 ternyata pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di Bali  mengalami trend peningkat. Bahkan peredaran narkotika, sekarang sudah tidak ada batas antara desa dan kota.
 
Hal tersebut diungkap Kepala Badan Narkotika Nasinal Provinsi (BNPP) Bali, Brigjend Pol Drs Gede Sugianyar Dwi Putra, saat melakukan kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, Selasa (15/6/). Di sisi lain Kapalstik Bangli, Agus Pritiatno mengaku siap menanggalkan jabatan jika ditemukan peredaran narkoba di dalam Lapas.
 
Brigjen Sugianyar mengatakan perang terhadap peredaran narkoba untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) tidak hanya identik dengan melakukan penangkapan bandar narkoba saja. “Tapi juga kegiatan lain, seperti edukasi untuk yang tidak kena narkoba. 
 
Sedangkan yang kena narkoba, berupa kegiatan terkait rehabilitasi,” ujarnya.
 
Sesuai data di masa pandemi  justru mengalami peningkatan dari sisi jumlah kasus yang diungkap. Sehingga tentunya menjadi perhatian kita. Bahwa, pandemi narkoba adalah pandemic yang tidak kelihatan. Tapi bisa mematikan, merugikan generasi muda,” sebutnya. 
 
Ditambahkannya, penyebab meningkatkan kasus narkoba yang diungkap, diduga lantaran di masa pandemi banyak orang nganggur akibat PHK kemudian stress dan menjadikan narkoba sebagai pelarian. 
 
Sedangkan peredaran narkotika di Bangli, Gede Sugianyar  mengatakan sekarang sudah tidak ada batas antara desa dan kota. “Karena kemajuan teknologi, desa juga rawan. Sabu juga telah merambah ke desa, terutama yang diperhatikan di Bangli adalah tempat penambangan pasir. Disana kan perlu bekerja keras, di sana penyalahgunaan sabu itu mesti perlu diperhatikan. “Karena di sini juga tidak ada BNN, saya harapkan BNN Gianyar memperhatikan ini,” tegasnya. 
 
Sementara  Lapas, kata Sugianyar  harus menjadi perhatian kaitannya dengan bersih narkoba. Di Lapas inilah para penyalahgunaan narkoba mesti digembleng dan dididik agar tidak masuk ke jurang yang sama ketika mereka kembali ke masyarakat.
 
“Peran Lapas sangat penting di era sekarang ini. Di sini saya lihat sangat ideal. Berbagai kegiatan sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.
 
Disamping itu Brigjen Sugianyar mengapresiasi keberanian Kalapastik Bangli yang telah berkomitmen jika menemukan barang bukti narkoba dan alat komunikasi di dalam Lapas, yang bersangkutan siap dikenakan sanksi. 
 
“Ini bentuk komitmen beliau, yang patut kita berikan apresiasi,” ujar mantan Wakapolda Sulteng ini. 
 
Sementara Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Agus Pritiatno menyebutkan saat ini, jumlah warga binaan yang ditampung di Lapastik Bangli sebanyak 426 orang. 
 
“Jumlah tersebut, masih belum over kapasity.  Kalau dipaksakan bisa menampung 800-900 orang,” sebutnya. 
 
Agus Pritiatno menjamin  tidak ada peredaran narkotika di Lapastik Bangli. “Saya berani menjamin setelah di dalam, mereka tidak akan berbuat lagi. Tiga bulan sekali kita lakukan test urine. Kalau ada yang positif, tentunya barang itu ada. Kami sudah berkomitmen dari atas ke bawah, saya sudah siap berani dicopot.  Saya berani bertaruhkan jabatan apabila di dalam (Lapstik) ada peredaran narkoba. Itu komitmen saya dengan semua,” tegas Agus Pritiatno. 
wartawan
SAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.