Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BOR Meningkat, RS Wangaya Upayakan Penambahan Kamar

Bali Tribune/ Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meninjau langsung ketersediaan Ruang Isolasi bagi pasien Covid- 19, Sabtu (10/7).




balitribune.co.id | Denpasar  - Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meninjau langsung ketersediaan Ruang Isolasi bagi pasien Covid 19, Sabtu (10/7). Hal ini mengingat Bed Occupancy Rate (BOR)  di RSUD   Wangaya, semakin meningkat.
 
Dalam peninjauan Jaya Negara didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya,  Direktur RSUD Wangaya dr. AA Made Widiasa beserta staf.
 
Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Bali dan Kota Denpasar khususnya, mengalami peningkatan yang signifikan menyebabkan tempat isolasi dan ICU rumah sakit daerah hampir penuh.
 
“Jadi setelah kita melihat (situasi) tempat tidur penuh, kita akan berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di Denpasar tentang jumlah ketersediaan kamar tidur,” ujar Jaya Negara.
 
Jaya Negara mengatakan, RSUD Wangaya untuk merawat pasien Covid-19 sebenarnya sudah dilakukan sejak adanya pandemi Covid-19. Melihat ruang perawatan isolasi yang nyaris penuh, Jaya Negara meminta  pihak RS untuk menambah kapasitas tempat tidur terutama untuk ICU. 
 
"Saya minta Dirut RSUD Wangaya untuk mengkonversi ruangan yang bisa dijadikan ruang isolasi bagi pasien Covid-19," kata Jaya Negara.
 
Saat ini  RSUD Wangaya memiliki ruang ICU sebanyak 12 tempat tidur dan untuk kamar isolasi sebanyak 56 tempat tidur jadi totalnya 68 tempat tidur untuk penanganan pasien Covid-19.
 
"Rencananya, untuk penanganan sementara pasien Covid-19 di Kota Denpasar akan dirujuk ke rumah sakit lain yang masih memiliki ketersediaan kamar,” jelasnya.
 
Selain itu, Jaya Negara juga memastikan ketersediaan tabung oksigen, APD hingga obat-obatan untuk penanganan pasien Covid-19  yang dimiliki RSUD Wangaya.
 
“Kami ingin menegaskan penanganan Covid di Kota Denpasar harus semaksimal mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu segala kesiapan baik itu obat,  tabung oksigen hingga APD harus selalu dipersiapkan,” ujarnya.
 
Direktur RSUD Wangaya dr. AA Made Widiasa  mengatakan RS Wangaya sedang mengupayakan penambahan kamar untuk pasien Covid-19. Pihaknya juga menyampaikan bahwa ketersediaan  stok tabung oksigen, APD hingga obat-obatan masih terpenuhi.
 
“Dari data yang kita miliki jumlah oksigen yang tersedia di RSUD sebanyak 1.414 liter dengan jumlah pemakaian sebanyak 471 liter. Untuk ketersediaan APD dan obat-obatan juga terpantau masih aman,” ujar Widiasa.
wartawan
YAN
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.