Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BSU Diduga Tidak Tepat Sasaran, Kadus Celuk Buluh : Mereka Sentimen Pribadi

Bali Tribune-ist / lustrasi
balitribune.co.id | SingarajaDitengah makin sulitnya kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, ada saja ulah tak terpuji oknum yang diberi wewenang mengelola bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Seperti oknum Kepala Dusun (Kadus) Celuk Buluh Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, saat menggulirkan Bantuan Stimulus Usaha (BSU) bagi masyarakat yang  terdampak pandemi Covid-19 di desa itu.
 
Bantuan bersumber dari Pemprov Bali diduga diselewengkan dari tujuan awal. Oknum Kadus Dusun Celuk Buluh dianggap tidak menggulirkan secara tepat sasaran karena BSU disinyalir diberikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya saja.
Dampaknya bisa ditebak, masyarakat tidak puas dan menuding Kadus Celuk Buluh Putu Suardika, melakukan penyelewengan karena penyerahan BSU dianggap tidak tepat sasaran.
 
Sesuai data, penerima BSU di Dusun Celuk Buluh mencapai sejumlah 70 orang. Masing-masing penerima mendapat Rp 1,8 juta sebagai dana stimulus usaha. Selain dianggap tak transparan, oknum Kadus dituding memotong dana tersebut dari masing-masing penerima dengan besaran bervariasi.
 
Warga yang mengeluhkan ulah oknum Kadus diantaranya, Agus Cahyadi, Ketut Sudiarta dan beberapa warga lainya. Untuk membuka kinerja oknum Kadus yang diduga nakal, salah satu warga mendatangi kantor Desa Kalibukbuk untuk meminta data penerima dana BSU. Oleh Sekdes ternyata diberikan data tidak valid. Bahkan saat diminta data pasti Sekdes Kalibukbuk berkilah dan menyarankan warganya mencari di internet.
 
"Kita sesalkan cara kerja oknum sekdes dalam melayani masyarakat," keluh warga bernama  Ketut Sudiarta, Kamis (17/9).
 
Sejumlah fakta disampaikan oleh warga. Diantaranya, para penerima dana BSU banyak yang tidak memiliki tempat usaha namun medapatkan bantuan.
 
"Padahal saat pembagian BLT kami sudah meminta kadus untuk memampang penerima bantuan di balai dusun agar semua masyarakat mengetahui dan ada keterbukaan, namun tak digubris," ungkapnya.
 
Hanya saja setelah warga mempersoalkan ketidak adilan dalam penyaluran bantuan pemerintah tersebut, mereka mendapat teror dengan nada ancaman. Bahkan melalui akun facebooknya, salah satu warga menumpahkan kekesalannya dengan membeber data penerima yang dia dapat tidak sesuai fakta.
 
"Ada pesan bernada ancaman dari oknum yang menyebutkan akan dilakukan serangan balik jangan macam-macam," katanya.
 
Atas tudingan warga itu, Kadus Celuk Buluh, Putu Suardika mengatakan, informasi yang berkembang belakangan tidak benar. Bahkan Putu Suardika menuduh para pihak yang menudingnya tak mengerti prosedur.
 
"Mereka hanya asal ngomong dan sentimen pribadi dengan saya. Sama sekali (info) tidak benar. Memang kebetulan ada keluarga yang dapat tapi sudah ikuti prosedur dan kriteria  BSU," jelas Suardika.
 
Kepala Desa Kalibukbuk, I Ketut Suka, saat dikonfirmasi terkesan membela anak buahnya tersebut. Katanya, informasi yang berkembang tidak benar.
 
"Memang oknum penyebar informasi  kurang senang dengan Kadus lalu menyebar kabar yang kurang benar," tandasnya.
 
Suka mengatakan lebih lanjut, "ini soal tidak puas saja karena tidak dapat (BSU). Sebagai masukan setelah tyang (saya) turun sudah sesuai prosedur dan tidak ada penyimpangan."
wartawan
Khairil Anwar
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.