Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buleleng Kekurangan Guru

Gede Suyasa

 BALI TRIBUNE - Jatah sebanyak 158 guru dari KemenPAN-RB saat rekruitmen CPNS 2018   ternyata masih jauh panggang dari api.Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Gede Suyasa, hingga kini Buleleng kekurangan guru hingga sebanyak 1.800 orang guru PNS.Angka itu,katanya,meliputi guru jenjang SD maupun SMP. “Kalau dilihat dari rasio memang masih kurang. Dari segi analisis kekurangan guru di jenjang SD dan SMP mencapai 1.800 guru,” ungkap Suyasa, Rabu (9/1). Suyasa mengatakan, kekurangan guru SD di Buleleng ini tidak lepas dari banyaknya guru PNS yang pensiun sejak tahun 2018 lalu. Angka guru PNS yang pensiun tahun lalu mencapai 168 orang.Sedangkan untuk tahun 2019 ini, ada pengangkatan sebanyak 158 guru CPNS.Angka itu,kata Suyasa sangat jauh dari angka ideal. Untuk tahun  2018 saja,menurut pejabat senior Buleleng ini, banyak guru PNS yang pension. Bahkan, di tahun   2019 akan ada sebanyak 2.017 guru PNS yang akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini,kata Suyasa, akan membuat setiap tahun terjadi kekurangan jumlah guru di Buleleng. ”Pengisian formasi CPNS-nya itu baru sekitar yang pensiun berjalan,” jelas Suyasa. Namun demikian, Suyasa mengaku, adanya pengangkatan CPNS ini, kendati tidak maksimal namun persoalan kekurangan guru sedikit teratasi karena disetiap sekolah akan tersebar guru PNS. Hal ini, menurut Suyasa, akan berdampak terhadap pengurusan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Sebab, di dalam Petunjuk Teknis BOS untuk tahun 2018, yang boleh menjadi bendahara BOS adalah para guru yang sudah berstatus PNS. Sementara guru dengan status mengabdi atau kontrak tidak dibenarkan menjadi bendahara BOS. ”Masalahnya, kalau tidak ada PNS, Kepala Sekolah merangkap menjadi bendahara BOS karena tidak dibenarkan guru non menjadi bendahara BOS. Dengan kondisi ini sesuai Juknis 2018, kami berharap kran rekruitmen  untuk formasi CPNS dibuka kembali dalam waktu mendatang,” tandasnya.

wartawan
Khairil Anwar
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.