Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buleleng Miliki Loka POM

Ery Bahari.

BALI TRIBUNE - Buleleng kini telah miliki lembaga pengawasan obat dan makanan. Lembaga yang disebut Loka POM ini resmi terbentuk sejak pertengahan Bulan Oktober lalu. Pembentukan Loka POM ini di wilayah Buleleng merupakan yang pertama di Bali. Sesuai kewenangan akan melakukan pengawasan terhadap makanan dan obat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017. Dengan adanya Loka POM Buleleng, akan mempermudah proses pengawasan terhadap obat dan makanan di Buleleng. Kepala Loka POM Buleleng Ery Bahari mengatakan, sejak dibentuk Loka POM Buleleng belum memiliki sarana dan prasaran memadai namun telah memiliki kantor yang cukup representatif untuk menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Ery, BPOM RI pada Agustus lalu telah resmi melantik Loka POM dan berkantor  di wilayah Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja. “Kami sudah punya kantor kendati sarana dan prasana memang belum lengkap. Sekitar pertengahan Oktober ini kami melakukan peresmian secara institusi, sehingga masyarakat Buleleng bisa mengetahui BPOM sudah ada di Buleleng, yang disebut dengan Loka POM,” jelasnya. Menurut Ery, keberadaan Loka POM nyaris sama dengan BPOM yakni sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017, dimana BPOM RI mendapatkan energi untuk memperkuat kelembagaannya. Hingga saat ini BPOM RI membentuk 40 Loka POM yang tersebar di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng. Saat ini Loka POM Buleleng baru sebatas melakukan pengambilan sampel obat atau makanan. Sementara untuk pengujian laboratorium masih dilakukan di BPOM Denpasar. Petugas Loka POM Buleleng pun sudah bergerak turun ke pasar-pasar menyasar masyarakat. ”Untuk penggunaan Rapid Tes Kit kita sudah bisa lakukan. Dengan berkeliling menggunakan  mobil Lab  ke pasar di Bondalem dan Lovina Festival. Selain di Buleleng Kami melakukan pengawasan di Jembrana,” kata Ery Bahari. Dengan keberadaan Loka POM di Buleleng, pelayanan kepada masyarakat lebih intensif bisa dilakukan dari sebelumnya. ”Kalau dulu tidak bisa setiap hari melakukan pelayanan. Dengan adanya Loka POM ini diharapkan  pelayanan untuk Buleleng dan Jembrana bisa lebih meningkat dari sebelumnya,” tandas Ery. 

wartawan
Khairil Anwar
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.