Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buleleng Mulai Distribusikan Logistik Pemilu Tahun 2024

Bali Tribune / LOGISTIK - Kabupaten Buleleng mulai distribusikan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024, selama dua hari hingga Selasa (13/2).

balitribune.co.id | Singaraja - Senin (12/2), Kabupaten Buleleng mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pendistribusian akan dilakukan selama dua hari hingga Selasa (13/2/2024). Distribusi logistik pemilu dimulai dari 5 kecamatan terjauh.  Logistik pemilu akan didistribusikan dari Gudang Logistik Pemilu KPU Kabupaten Buleleng ke masing-masing desa. Kelima kecamatan itu ialah Kecamatan Gerokgak, Tejakula, Busungbiu, Kubutambahan, dan Seririt.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat mendampingi Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra melepas keberangkatan armada pembawa logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng. Lihadnyana menyampaikan bahwa seluruh persiapan Pemilu 2024 hingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Pendistribusian ini akan dikawal sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lihadnyana menyampaikan imbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng untuk menggunakan hak suaranya, hadir di TPS masing-masing pada 14 Februari mendatang. Menurutnya, setiap suara masyarakat berperan dalam menentukan jalannya kemajuan bangsa. Ia mengharapkan partisipasi pemilih di Kabupaten Buleleng pada Pemilu Serentak kali ini bisa mencapai angka yang tinggi.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa dirinya memberikan perhatian khusus terhadap distribusi logistik pemilu di Kabupaten Buleleng. Untuk distribusi pada Senin (12/2/2024) telah dilakukan proses sejak jam 4 pagi dengan armada yang mengarah ke Kecamatan Gerokgak diberangkatkan paling pertama. Setiap keberangkatan logistik dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Buleleng akan dikawal oleh Patroli Pengawalan di depan dan belakang sesuai dengan protokol tetap. Setiap armada menurutnya sudah diatur untuk desa apa dan TPS berapa saja dengan jumlah kotak yang terkalkulasi.

Proses selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu ialah Selasa (13/2) sore, TPS akan dibuat. Sedangkan selanjutnya akan dilakukan distribusi dari kantor desa ke TPS pada pagi hari pemungutan (14/2). Namun, tidak menutup kemungkinan jika lokasi TPS dari Kantor Desa terlalu jauh bisa dilakukan distribusi logistik pada tanggal 13 Februari. Lidartawan menekankan bahwa tanggung jawab logistik pemilu merupakan tanggung jawab PPS. "PPS yang bertanggungjawab pada kotak. Polisi hanya mengamankan kondisi bukan mengamankan kotak. Tanggung jawab kotak dan seisinya adalah kami beserta jajaran. Polisi hanya mengamankan situasi tidak boleh menyentuh kotak" tegasnya.

wartawan
CHA
Category

Gubernur: Hentikan Sementara Izin Toko Modern Berjejaring

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Wayan Koster menginstruksikan Walikota/Bupati se-Bali untuk menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin usaha Toko Modern Berjejaring di seluruh wilayah kota/kabupaten di Bali. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring yang ditetapkan pada 2 Desember 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Sindikat Pembobol Kartu Kredit Internasional Diringkus di Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Setelah melalui proses yang marathon, Polres Gianyar akhirnya berhasil mengungkap sindikat pencurian kartu kredit jaringan internasional yang beraksi di kawasan wisata Ubud. Sasarannya turis mancanegara, sepuluh orang pelaku sudah diamankan.   Empat pelaku adalah warga negara Indonesia, dua warga negara China, dan empat warga negara Mongolia, dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Warga Minta Pindahkan Tiang, PLN Kirim Rincian Biaya Jutaan Rupiah

balitribune.co.id | Singaraja - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuai somasi setelah diminta menggeser tiang listrik justru mendapat jawaban rincian biaya berjumlah jutaan rupiah. Warga mengaku terpaksa melayangkan somasi setelah pihak PLN tidak mengindahkan permintaannya agar menggeser tiang listrik yang menghalangi aktivitasnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.