balitribune.co.id | Amlapura - Dicoretnya sejumlah kegiatan atau proyek dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Dinas PUPR, membuat para wakil rakyat di Gedung DPRD Karangasem meradang.

Beberapa kegiatan yang dicoret oleh Dinas PUPR tersebut justru kegiatan fisik yang paling dibutuhkan, diantaranya perbaikan infrastruktur jalan dan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM).

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, I Nyoman Musna Antara, kepada awak media di Gedung DPRD Karangasem, Senin (29/1) menuding pencoretan beberapa kegiatan atau  proyek fisik tersebut sangat bernuansa politik. Padahal  dalam situasi seperti sekarang ini mestinya pemerintah bisa menyampingkan politik dan lebih melihat kepentingan masyarakat.

Selain itu pihaknya juga menduga ada penyelundupan anggaran dalam kegiatan di Dinas PUPR, mengingat ada beberapa proyek atau kegiatan fisik yang sudah disepakati dalam pembahasan TAPD Pemkab  Karangasem dengan Badan Anggaran DPRD Karangasem, hingga Rancangan APBD Karangasem Tahun 2024 disepakati, disetujui dan di tetapkan dalam rapat paripurna, justru tiba-tiba hilang atau dicoret dari RKA oleh Dinas PUPR. Sebaliknya muncul beberapa kegiatan baru dalam RKA yang sama sekali tidak pernah dibahas dalam rapat.

Musna Antara menyebutukan ada tiga kegiatan fisik yang sudahh disepakati kemduian tiba-tiba hilang atau dicoret dari RKA yakni, kegiatan SPAM di Desa Batudawa, Kecamatan Kubu,  Kegiatan Rekontruksi Ruas Jalan Pura Puseh Tianyar-Kutuh Punggul Kecamatan Kubu, dan rekontruksi ruas jalan di Banjar Karobelahan, Desa Tianyar Barat, Kubu.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. Dan waktu itu saya sempat menghubungi Kadis PUPR dan Kadisnya bilang “Ampura jro ten nyidayang ngomong napi, niki perintah pimpinan,” ucap Musna Antara.

Hal senada juga disesalkan oleh anggota DPRD lainnya I Komang Sartika, pihaknya menuding ada penyelundupan anggaran dalam kegiatan di Dinas PUPR, dan karenanya pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke Inspektorat Daerah (Irda) Karangasem, dan juga akan melaporkannya ke Ombudsman-RI, ke Pj. Gubernur Bali serta melaporkannya ke Mendagri.

Diceritakannya, saat pembahasan Ranperda teentang APBD 2024 tengah berlangsung  wakktu itu, ditengah jalan tiba-tiba ada  dana transfer dari pusat itu dikurangi Rp81 miliar  sehingga terjadi penyesuaian.

“Awalnya teman-teman di DPRD tidak mau melakukan penyesuaian, akan tetapi karena melihat kepentingan masyarakat Karangasem kami berikan waktu untuk keputusan sela. Nah pada waktu keputusan sela itu sudah kami sepakati bersama teman-teman di Badan Anggaran bahwa tidak ada rasionalisasi di Dinas PUPR dan tidak ada pergeseran anggaran, dan tidak ada pergeseran kegiatan. Dan itu disepakati oleh Asisten 1 Pak Wayan Purna saat itu,” bebernya.

Nah setelah APBD 2024 disepakati dan dikirim ke Provinsi untuk di veriifikasi, saat itu masih muncul semua kegiatan dengan RKA lama yang disepakati bersama. Setelah verifikasi TAPD dan Badan Anggaran menggelar rapat kembali.

“Dan saat itu kami mempertanyakan kembali masalah rencana kegiatan jalan di Kutuh Punggul, jalan di Tianyar Barat dan masalah ais bersih SPAM yang ada di Batudawa dengan anggaran kurang lebih Rp1.8 milyar dan itu sudah aman, dan Pak Kaban saat itu juga menyatakan aman tidak ada pergeseran anggaran, apalagi rasionalisasi aman semua kami kirim RKA lama. Tapi setelah verifikasi itu balik ke provinsi dan mendapaptkan nomor registrasi, nah ternyata kami setelah panggil Pak Kadis PUPR ternyata kegiatan-kegiatan itu banyak yang digeser dan banyak kegiatan baru,” sesalnya.

“Yang kedua, laporan kami terkait masalah SK Tenaga Kontrak, dimana SK Kontrak dimasing-masing OPD pada saat ini tanggal 29 Januari, belum di SK kan, dan ini menimbulkan banyak keeluhan masyarakat terutama di Kecamatan Kubu, saat ini banyak LPJ yang mati. Kita tanyakan ternyata mereka para tenaga konyrak tidak mau gerak karena SK mereka belum keluar. Kami tidak dapat gaji, kami tidak meemiliki legalitas untuk melakukan perbaikan,” ujar Sartika.

Soal SPAM itu menurutnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan itu juga merupakan janji kampanye Wayan Koster waktu di Batu Dawa, hingga dalam Pilgub lalu Wayan Koster berhasil mendapatkan suara 92 persen. “Dan itu juga janji kampanye Gede Dana saat menjadi calon bupati dan itu disaksikan oleh orang banyak. itu janjinya mereka, jadi kalau itu di coret kan lucu sekali?” sentilnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi secara terpisah oleh awak media via panggilan Whats Up, Kepala Dinas PUPR Wedasmara tidak membantau terkait tiida kegiatan fisik yang tidak bisa dilaksanakan di Tahun 2024 tersebut atau di coret.

“Kan semua ada kajian teknisnya. Jadi bukan hanya tiga kegiatan yang ada di kubu itu saja, tapi banyak kog. Termasuk kegiatan usulan punya nya Pak Bupati juga ada yang kita coret,” kilahnya.

Untuk kegiatan SIPAM di Desa Batudawa, Wedasmara menyebutkan jika itu sebelumnya sempat diperiksa oleh BPK pada tahun 2023 lalu, dan saat itu BPK mewanti-wanti agar PUPR mengkaji ulang karena rencana SIPAM itu belum ada proposalnya.

“Nah yang model kayak gitu lah! Ada juga yang di Datah misalnya, yang belum masuk RKBMD yang punyanya pimpinan pak bupati, kita coret juga karena kajiannya tidak ini,” sebutnya.

Tekait kegiatan peningkatan kapasitas jalan yang di Kutuh Punggul dan di Tianyar Barat, Wedasmara berkilah jika itu kajiannya ada di Bina Marga. Namun yang jelas dua kegiatan itu di coret karena keterbatasan anggaran termasuk kakrena ada kegiatan lain yang leebih urgent.

“Kemarin semua keegiatan kita kaji ulang, mana yang tidak urgent, mana urgent dan mana yang paling urgent yang harus kita dahulukan.

Saat diminta penegasan kembali apakah pencoretan tiga proyek yang disebutkan oleh anggota dewan tersebut atas perintah Bupati Karangasem I Gede Dana, Kadis PUPR Wedasmara membantahnya.

“Tidak sepenuhnya perintah pimpinan, kita kan tetap berkoordinasi dengan pimpinan, tapi semua dasarnya kan ke teknis,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah pencoretan tiga kegiatan tersebut sebelumnya sempat disampaikan kepada anggota dewan dalam rapat? Menanggapi hal ini Wedasmara berujar jika itu meemang harus tetap ada pembahasan sampai mana sih sebenarnya ketika DPRD membahas anggaran dengan pemerintah daerah, apakah pembahasannya itu ditingkat program, apakah ditingkat kegiatan, apakah ditingkat sub kegiatan apakah di pekerjaan.