Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buntut Ucapan SARA, Arya Wedakarna Dilaporkan ke Polisi

Bali Tribune / MELAPORKAN - Aliansi Muslim Buleleng melaporkan Arya Wedakarna (AWK) ke SPKT Polres Buleleng atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran terhadap UU ITE, Kamis (4/1).

balitribune.co.id | SingarajaAnggota DPD RI Bali Arya Wedakarna (AWK) di laporkan sejumlah elemen masyarakat setelah ia dituding menyinggung SARA usai videonya viral. AWK dilaporkan ke Polres Buleleng oleh sejumlah elemen kepemudaan Bernama Aliansi Muslim Buleleng ke SPKT Polres Buleleng, Kamis (4/1).

Koordinator Aliansi Muslim Buleleng Hilman Eka Rabbani mengatakan, kedatangannya ke Polres Buleleng memang untuk melaporkan senator DPD RI Bali Arya Wedakarna alias AWK yang akibat ucapannya menyebabkan polemik panas di tengah masyarakat bahkan kini kasus itu telah menjadi isu nasional.

“Akibat pernyataan SARA yang dilontarkan senator AWK mengancam solidaritas dan persaudaraan masyarakat Bali yang telah terbangun ratusan tahun lalu bisa terkoyak,” ujar Hilman.

Karena itu menurut dia, cara paling elegan untuk menyelesaikan pernyataan bernuansa SARA itu melalui jalur hukum. Hal itu juga untuk meredam suasana agar tidak semakin memanas.

“Ucapan AWK soal midle east serta penutup kepala sangat kental merujuk pada kondisi daerah tertentu yakni timur tengah atau Arab. Namun perlu kami luruskan budaya hijab tidak merujuk pada budaya Timur Tengah namun merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang diwajibkan kepada perempuan muslim,” jelas Hilman.

Dalam laporan yang dilayangkan ke SPKT Polres Buleleng bernomor LP/B/8/I/2024/SPKT/Polres Buleleng/Polda Bali, Hilman mengaku tuduhan yang diarahkan kepada AWK adalah soal Tindak Pidana Penistaan Agama yang merujuk pada UU No 1/1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP dan atau pasal 45 A (2) UU RI No.19/2016 tentang ITE juncto Pasal 28 (2) UU RO No 19 tentang ITE .

“Kami berharap kasus ini secepatnya diproses agar persoalan ini tidak meluas apalagi kondisi dalam tahun politik suasana psikologis masyarakat sangat sensitif,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng AKP AKP Arung Wiratama S.T.K., S.I.K, membenarkan telah menerima laporan dari Aliansi Muslim Buleleng soal dugaan penodaan agama oleh anggota DPD RI Arya Wedakarna.

“Perkara yang dilaporkan soal video yang viral pernyataan dari AWK (Arya Wedakarna). Laporan itu sebagai solidaritas selaku umat beragama. Point laporan ada soal UU ITE seperti pernyataan AWK yang viral itu,” terang AKP Arung.

AKP Arung mengaku usai menerima laporan pihaknya akan fokus menangani unsur pidananya baik soal penistaan agama, pencemaran nama baik atau soal ujaran kebencian. Untuk proses lebih lanjut, kata Arung, akan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku mengingat terlapor merupakan anggota DPD RI.

“Tentu nanti kalau ada proses lebih lanjut mekanisme pemanggilan terhadap saksi terlapor akan dilakukan melalui lembaga yang bersangkutan. Intinya laporan ini tetap kami tindak lanjuti mengingat dijajaran atas ada juga laporan,” tandas AKP Arung.

wartawan
CHA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.