Gianyar, Bali Tribune
Menjawab pandangan umum fraksi anggota DPRD Gianyar tentang LKPJ, Bupati Gianyar Anak Agung Bharata memberi jawaban atas pandangan fraksi dewan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Senin (18/4), di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gianyar.
Secara berurutan Bupati Gianyar Anak Agung Bharata menyampaikan jawaban terhadap pandangan dari fraksi PDIP Perjuangan, yakni tentang Pendapatan Asli Daerah yang penetapan targetnya dianggap belum maksimal. Adapun langkah yang dilakukan eksekutif yaitu mengiventarisasi potensi pajak, dalam memaksimalkan target yang ditetapkan.
Terhadap pengelolaan SILPA yang semakin meningkat, Pemda sepakat untuk mengalokasikan pada sektor-sektor produktif. Hal ini diharapkan, dapat menimbulkan multiplier effect pada masyarakat. Pemkab Gianyar, juga perlu terus meningkatkan persentase rasio modal daerah, di Bank BPD Bali.
Berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab SMA/SMK ke provinsi, sudah dalam proses inventarisasi, dan verifikasi aset maupun tenaga pengajar, baik yang berstatus guru PNS, maupun guru kontrak, dan tenaga administrasi. Untuk kemajuan pendidikan, Eksekuif juga akan meningkatkan, porsi pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi. Disamping meningkatkan koordinasi dalam memberikan pelayanan transportasi gratis.
Atas pandangan fraksi Partai Golkar yang mempertanyakan peningkatan kualitas pelayanan RS, Puskesmas dan pengembangan destinasi baru pariwisata. Dijelaskannya, dalam pelayanan kesehatan, pihaknya terus berusaha meningkatkan pelayanan, sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Berikutnya, Agung Bharata menjawab pandangan umum fraksi Partai Gerindra terkait solusi kemacetan Ubud, pengisian jabatan JPT, keberadaan toko berjejaring, dan lainnya. Dikatakannya, berkenaan dengan Upaya mengatasi kemacetan khususnya di Ubud, Pemkab sudah mengadakan kerjasama dengan ITB untuk mencarikan solusinya.
Pada pembahasan lainnya, Bupati mengatakan, untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, telah dilaksanakan kegiatan Padat Karya Produktif dan infrastruktur, kegiatan Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Juga dalam mengatasi disparitas distribusi pendapatan, telah diatur zona-zona pengembangan wilayah sesuai dengan potensi wilayah. Salah satu program untuk mengatasinya, melalui pengalokasian Pagu Indikatif Kecamatan (PIK).
Sementara untuk moratorium toko berjejaring atau waralaba, Pemkab sedang mengkaji perijinannya. Berkenaan dengan pemasangan reklame atau baliho, yang dianggap tidak relevan akan dilakukan penertiban.
Terakhir, Bupati Agung Bharata menjawan pandangan fraksi Hanura-Nasdem. Agung Bharata menjabarkan, Adanya pelanggaran, baik menyangkut pelanggaran sempadan pantai, jurang atau sungai, maupun kesucian pura, dan tata peruntukan ruang antara lain. Pemkab Gianyar telah melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.
