Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Giri Prasta Serahkan LKPD Onaudited Tahun 2018

Bali Tribune/Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Bupati Bangli, I Made Gianyar menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018, Senin (25/3). Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa. Penyerahan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.
 
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang juga mewakili Kabupaten Bangli dan Jembrana mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di Kabupaten. Pasalnya selama ini, BPK sudah sangat bagus dalam berkordinasi. “Kami tetap memohon pembinaan-pembinaan agar sesuai aspek regulasi,” ungkapnya saat memberi sambutan.
 
Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dengan demikian, bisa memaksimalkan pendapatan daerah. “Apalagi saat ini Badung sudah membagi menyisihkan PHR ke enam Kabupaten, yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung, dan Karangasem. Demikian pula menandatangani MoU G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar,” jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung, Bangli, dan Jembrana. Penyerahan LKPD secara langsung oleh Kepala Daerah menurutnya pertama kali di Bali. “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi Kepala Daerah sudah menyerahkan langsung LKPD ini,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut dikatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasar empat kriteria. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana,” harapnya.  ana/ksm
 
 
 
 
wartawan
Made Darna
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.