Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Minta Dirjen Hidupkan RPH Temesi

Bali Tribune/ata. RPH Temesi

Balitribune.co.id | Gianyar - Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, berharap Rumah Potong Hewan (RPH)Temesi, Gianyar, yang sudah lebih dari lima tahun mangkrak dapat dihidupkan kembali. Untuk itu, Mahayastra meminta bantuan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita.

Hal itu diungkapkannya di sela Pawai HUT Kota Gianyar pada Rabu (01/05/2019) saat lomba ternak sapi pertama, dalam rangka HUT Kota Gianyar. Menurut Mahayastra, RPH Temesi merupakan aset pemerintah pusat, provinsi dan Gianyar. Melalui Dirjen Peternakan, Mahayastra meminta agar dihibahkan kepada Pemkab Gianyar.

Pihaknya juga akan meminta kepada Gubernur Bali untuk menghibahkan aset provinsi di RPH tersebut, sehingga nantinya RPH Temesi bisa aktif lagi dan akan dikelola Pemkab Gianyar. “Lomba Sapi ini adalah komitmen kami mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sapi, guna mencukupi kebutuhan daging nasional,” ujarnya.

Disebutkan, RPH Temesi dibangun dengan kerja sama antara Pemkab Gianyar, Pemprov Bali dan pemerintah pusat. Pemkab Gianyar menyediaakan lahan. Aset demikian besar sudah tertanam, namun karena sesuatu hal tidak bisa berfungsi sampai sekarang. Pemkab Gianyar ingin mengelola sehingga aset yang besar itu bisa menghasilkan.

“Ini merupakan sumber pendapatan baru bagi Pemkab Gianyar nanti,”cetusnya. Diharapkan, dengan berfungsinya kembali RPH Temesi juga bisa mendorong pertumbuhan ternak sapi di Gianyar. Harus diakui, masyarakat Kabupaten Gianyar sekarang ini sebagian masih hidup dari sektor pertanian, termasuk di dalamnya peternakan sapi.

Bagi masyarakat, ternak sapi merupakan tabungan petani. Petani sambil menggarap sawah atau kebunnya, mereka memelihara sapi. Sapi ini menjadi penunjang untuk kebutuhan menyekolahkan anak-anak petani. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr Drh I Ketut Diarmita pun menyambut baik harapan tersebut.

Namun, menurutnya, ada opsi yang lebih baik yaitu pengelolaanya diserahkan kepada profesional. Menurut Dirjen, untuk mengaktifkan kembali RPH Temesi tersebut yang paling penting harus memiliki persiapan ternak potong yang berkelanjutan. Dan perlu dipastikan para konsumen daging mau membeli hasil olahan dari RPH Temesi.

Dijelaskan, keberadaan RPH Temesi sesungguhnya bertujuan baik untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan sapi Bali. Keberadaan RPH selain memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan juga mengurangi biaya pemasaran bagi para peternak. “Selama ini Bali menjual sapi hidup ke Jawa . Ini tidak memberi nilai tambah,” katanya.

Diarmita juga mengingatkan, sesungguhnya sapi Bali bukan sapi potong. Tapi merupakan plasmanuftah. Pengembangan sapi Bali merupakan penyelamatan plasmanuftah. Mestinya Bali mendapatkan insentif atas penyelamatan plasmanuftah sapi Bali. Dikatakan, pihak Kementerian Pertanian saat ini sedang membuat kajian tentang sapi potong.

Dari kajian itu nantinya bisa ditentukan standar sapi potong. Dan diharapkan sapi Bali juga bisa masuk sebagai sapi potong. “Dengan perbaikan kualitas sapi Bali, diharapkan nanti bisa masuk sebagai sapi potong. Sapi Bali sekarang kecil-kecil. Hal ini karena dikawinkan dengan pejantan yang sembarangan. Karena itu, perlu dilakukan kawin silang.

Caranya dengan kawin suntik (Inseminasi buatan/IB) dengan sperma dari pejantan yang memang kualitasnya sangat bagus. Mengaktifkan kembali RPH Temesi sesungguhnya telah memiliki keunggulan. Salah satunya dengan mengusung brand sapi Bali, ini sudah dikenal konsumen. Dagingnya bagus, dan memelihara sapi Bali sangat mudah. (*)

wartawan
habit
Category

Astra Motor Bali Perkuat Ekosistem Vokasi Otomotif melalui Sarasehan SMK Binaan Honda Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Bali, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di pulau dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan SMK Binaan Honda Area Bali yang berlangsung di Ruang Meeting Lantai 4 Astra Motor Bali pada Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.