Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Sedana Arta Sambut Baik Pengelolaan PLTS Diambil Alih PLN

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta
Bali Tribune / Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.

balitribune.co.id I Bangli - Adanya rencana dari Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  dengan kapasitas 1 WWp (Mega Watt peak) yang beralamat di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli akan secara sepenuhnya diserahkan kepada PT PLN (Persero) Bali  disambut positif Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Menurut Sedana Arta, sejauh ini Pemkab Bangli belum mampu secara optimal dan profesional mengelola PLTS yang beroperasi sejak tahun 2013 tersebut. “Pemerintah daerah masih terbentur ketersedian SDM yang mumpuni untuk pengelolaan PLTS tersebut,” kata Sedana Arta pada Kamis (3/9/2026).

Selain itu, beberapa perangkat lunak PLTS alami kerusakan dan berdampak pada energi yang dihasilkan. “Untuk mentainence PLTS yang dibangun dari APBN ESDM tersebut butuh anggaran besar,” ungkapnya.

Lanjut Sedana Arta, dengan diambil alih oleh PLN, pihaknya yakin pengelolaan akan lebih profesional karena PLN  sudah paham betul soal kelistrikan.

Kendati demikian, rencana pengalihan pengelolaan PLTS kepada PLN masih dalam tahap pembahasan. Ia meyakini Pemkab Bangli tetap akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan PLTS tersebut.“Mungkin kita dapat pemasukan dari  sewa lahannya, karena lahan  seluas 1 hektar tersebut merupakan aset milik Pemkab Bangli,” sebut Bupati dari PDI-P ini.

Seperti diketahui,  PLTS yang dibangun pemerintah pusat itu  berdiri di lahan seluas 1 hektar lebih. PLTS didukung  5.004  buah panel surya, namun hanya 1.512 panel berfungsi dengan baik. Sisanya terkendala inverter.

Saat ini hanya 14 inverter yang masih berfungsi. Sisanya mengalami kerusakan akibat usia, sementara 12 inverter rusak setelah disambar petir pada April 2026. Banyaknya piranti yang rusak berdampak tidak optimal aliran listrik yang dihasilkan

Dalam sebulan, pembangkit itu hanya bisa menghasilkan listrik kisaran 20 ribu hingga 25 ribu kWh. Padahal jika semua perangkat kondisi baik dan didukung cuaca, pembangkit yang kini masih dikelola Perseroda Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Bangli bisa memproduksi hingga 100 ribu kWh. Produksi sebesar itu pernah dicapai pada 2019.

wartawan
SAM
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.