Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Suwirta Muspayang Pujawali Di Pura Jagatnatha KLungkung

Bupati Suwirta bersama Nyonya nunas wangsuh pda Ida Bhatara saat hadir dalam pelaksanaan karya Pujawali di Pura Jagatnatha Klungkung, Senin (24/9) kemarin.

BALI TRIBUNE - Bertepatan dengan rahina Purnama Kapat, Senin (24/9) kemarin, berlangsung ritual Pujawali di Pura Jagatnatha Klungkung. Hadir sekaligus muspayang  karya dimaksud, Bupati I Nyoman Suwirta dan Nyonya  Ayu Suwirta, Sekda I Gede Putu Winastra serta para pegawai di lingkungan pemerintah setempat. Rangkaian Pujawali diawali dengan persembahan tarian Rejang Renteng oleh ibu-ibu PKK setempat dilanjutkan dengan pementasan Topeng  Sidhakarya. Keseluruhan prosesi di Pura Jagatnatha kemarin dipuput Ida Pedanda Gde Karang Putra Kaniten dari Griya Karang Satria Kangin.  Disela-sela kegiatan, Panitia Pujawali, Dewa Ketut Soma menyampaikan bahwa karya di Pura Jagatnatha digelar setiap satu tahun sekali mengacu pada sasih yakni Purnama Sasih Kapat. “Salah satu contoh adalah Purnama Kapat ini dimana sudah diyakini mempunyai makna bunga-bunga bermekaran dan tuhan memberikan restu kepada alam semesta beserta isinya,” ujarnya Lebih lanjut Dewa Ketut Soma menyebutkan, karya tersebut berlangsung nyejer  (selama,red) 3 hari dan disineb (ditutup,red) pada Kamis (27/9) nanti. Pada kesempatan yang sama, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menegaskan, pujawali di Pura Jagatnatha Semarapura merupakan wujud srada bhakti umat kehadapan Ida Bhatara yang berstana di Pura dimaksud. Dikatakannya, melalui pujawali ini diharapkan senantiasa mendapat tuntunan dalam melanjutkan pembangunan serta perlindungan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. "Semoga upacara ini berjalan lancar dan labda karya," ucap Bupati Suwirta.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.