BALI TRIBUNE - Setelah meresmikan penegerian sekolah TK tahun 2018 yang berjumlah 12 TK di seluruh Kabupaten Klungkung beberapa waktu lalu. Program transportasi angkutan gratis bagi para siswa TK menjadi inovasi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Hal tersebut disampaikan seusai memimpin Rapat Staf Lengkap di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Kabupaten Klungkung, Kamis (8/2).
Menurut Bupati, selama ini masyarakat menilai bahwa pendidikan di TK mahal. Sehingga sebagian dari mereka langsung menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Dasar (SD). Ke depannya, dengan perubahan status dari swasta/yayasan ke Negeri, operasional TK akan ditanggung Pemerintah. “Dengan menjadi TK Negeri semua pendidikan di TK akan digratiskan,” sebutnya.
Hal yang paling penting menindaklanjuti dari Program ini yakni akan di fasilitasi angkutan transportasi bagi siswa TK yang bertujuan untuk meringankan beban orangtua mengantar anaknya ke sekolah, disamping itu juga menambah minat siswa agar lebih bersemangat bersekolah serta bisa menjaga keselamatan siswa berangkat ke sekolah yang jarak tempuhnya berjauhan. “Dengan adanya transportasi angkutan gratis ini nantinya bisa lebih meringankan beban orang tua mengantar anaknya ke sekolah,” harap Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta juga menambahkan masing-masing TK yang sudah diresmikan menjadi TK Negeri kedepannya diharapkan agar bisa bersama-sama menjaga semua fasilitas. Kepada guru-guru pengajar di masing-masing sekolah juga diharapkan selalu menanamkan sejak dini pendidikan karakter di sekolah. “Mari bersama-sama jaga semua fasilitas yang ada di masing-masing TK dan selalu ajarkan murid-murid pentingnya pendidikan karakter,” harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung I Dewa Darmawan, Manurutnya saat ini di Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 Desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri. “Prosesnya bertahap saat ini baru 12 TK yang kami proses dan sudah ditetapkam menjadi TK negeri,” ujarnya.
Dewa Darmawan menambahkan, TK lainnya akan tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria penegerian. Diharapkan program satu desa satu TK negeri bisa terwujud 100 persen ditahun 2019. Sehingga, kedepan tidak ada lagi anak di desa yang tidak mau masuk TK. “Dengan TK negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah. Namun untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian dan konsumsi sehari-hari masih menjadi tanggungjawab pribadi,” jelasnya.
