Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Terbitkan SE Penataan Sarana Pariwisata di Kintamani

Bali Tribune / Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

balitribune.co.id | BangliDibawah kepeminpinan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta sangat serius melakukan penataan kawasan pariwisata Kintamani. Selain penataan soal retribusi, Pemkab Bangli juga mengatur soal bangunan yang berdiri di ruas jalan Penelokan-Batur.

Bupati dari PDI-P ini  mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penataan saranan pariwisata pada ruas jalan Simpang Penelokan-Batas Buleleng. Dalam SE tersebut mengatur para pemilik bangunan untuk menyediakan ruang terbuka agar masyarakat bisa melihat atau menyaksikan panorama Gunung dan Danau Batur. 

Tidak bisa dipungkiri kawasan Kintamani terutama Penelokan-Batur kini banyak berdiri bangunan restoran/kafe, sehingga di pandang perlu untuk melakukan penataan. 

Bupati Sedana Arta mengatakan, jika pihaknya telah menerbitkan SE nomor 180/01/2022 tentang Penataan Sarana Pariwisata pada ruas jalan Penelokan-Batas Buleleng. 

Dalam SE tersebut memuat beberapa point, yakni pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin agar segera melengkapi perizinannya pada Organisasi Perangkat Daerah teknis, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik bangunan gedung eksisting yang belum memiliki izin wajib menjamin kehandalan bangunan gedung dan bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan orang yang berada dalam bangunan gedung dan sekitarnya apabila terjadi bencana yang disebabkan karena kondisi bangunan gedung yang tidak laik fungsi. 

Dalam SE juga diatur untuk bangunan gedung baru yang terletak di sebelah kanan sepanjang ruas jalan mulai dari SP Penelokan-Batas Buleleng selain harus memenuhi persyaratan perizinan, agar membangun paling panjang 50 persen dari sisi ruas jalan dari tanah yang dikuasai dan sisanya sepanjang 50 persen merupakan ruang terbuka disiapkan bagi masyarakat dan/atau wisatawan untuk menikmati panorama Gunung beserta Danau Batur.

"Semisal panjang lahan 50 meter maka 25 meter  pemanfaatan untuk tempat usaha dan 25 meter lagi  untuk ruang terbuka, sehingga masyarakat yang melintas masih bisa melihat view Gunung Batur,” ujarnya, Rabu (23/2)

Lebih lanjut, bangunan gedung eksisting yang terletak di sebelah kanan sepanjang ruas jalan mulai dari SP Penelokan - Batas Buleleng wajib segera mengupayakan ketersediaan ruang terbuka. Saat ini banyak bangunan baru, Pemkab masih memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian. 

Bupati Sedana Arta mengutarakan jika bangunan yang ada saat ini harus mengikuti aturan. Ketika mereka melakukan rehab maka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. "Kami tahu investasi pelaku usaha sangat besar dalam membanguan di sana. Bangunan baru tidak akan dibongkar sekarang. Pemerintah Daerah  masih memberikan rentan waktu untuk penyesuaian. Mungkin 5 tahun sudah dilakukan rehab, ketika lakukan rehab harus lakukan penyesuaian sesuai yang diamanatkan dalam SE,” ungkapnya.

Pengelola juga harus menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Tidak menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan. Jika menggunakan badan jalan untuk parkir sudah barang tentu dapat mengganggu pengguna jalan lainya. 

Kata Bupati Sedana Arta, jika tim gabung meliputi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Beppeda, PUPR Perkim, Bagian Hukum sudah mulai turun untuk melakukan sosialisasi dan juga pendampingan terkait penerapan SE ini. Tidak hanya itu, ada juga tim laik fungsi untuk mengecek kondisi bangunan. 

Menurut Bupati Sedana Arta, petugas turun sekaligus untuk memberikan  pelayanan bagi pelaku usaha yang belum mengurus ijin dapat mengurus di tempat. Petugas akan melayani pengurusan ijin.

“Kami mohon dukungan masyarakat apa yang ditempuh pemerintah daerah kaitananya untuk penataan,” tegasnya.

wartawan
SAM
Category

Astra Motor Bali Perkuat Ekosistem Vokasi Otomotif melalui Sarasehan SMK Binaan Honda Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Bali, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di pulau dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan SMK Binaan Honda Area Bali yang berlangsung di Ruang Meeting Lantai 4 Astra Motor Bali pada Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.