, Bali Tribune, Amlapura- itengah gencarnya persaingan antar daerah untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) serta meningkatnya standar penilaian AKIP, Pemkab Karangasem dibawah kepemimpinan Bupati  I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Wabup. I Wayan Artha Dipa berhasil meningkatkan nilai AKIP dari 66,24 menjadi 67,38 atau dengan predikat B Penyerahan hasil Evaluasi AKIP tahun 2018 dilakukan oleh Menteri PAN dan RB Drs. Syarifudin yang diterima langsung Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri bertempat di Hotel Grand Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2) kemarin. Keberhasilan Karangasem ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam manajemen pemerintahan melalui penerapan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara konsisten dan yang paling penting adalah adanya perubahan mindset ASN dari orientasi output menjadi kinerja (outcome). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat AKIP ini adalah melalui pembentukan Tim Sakip yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan melakukan perubahan mindset OPD serta mulai diterapkannya pemanfaatan pohon kinerja dalam upaya mewujudkan sasaran RPJMD secara efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu manfaat Sakip yang dirasakan disamping perubahan mindset adalah mencegah inefisiensi anggaran melalui refocusing program yang dilaksanakan pada tahun 2018. Bupati Karangasem di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten   Gde Adnya Mulyadi dan Kabag Organisasi I Ketut Arta Sedana usai menerima penghargaan mengaku sangat bersyukur karena Karangasem berhasil meningkatkan nilai AKIP dan mampu mempertahankan predikat B dengan nilai yang setiap tahun semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD dalam menerapkan Sakip serta adanya perubahan pola pikir dan tumbuhnya budaya kinerja  OPD yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan baik serta inovatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, Mas Sumatri berharap seluruh Kepala OPD untuk tidak berpuas diri dan terlena dengan hasil yang telah diraih karena standar evaluasi Akip akan semakin meningkat serta ekspektasi masyarakat terhadap kinerja OPD juga terus meningkat dan selalu diawasi. “Untuk itu masing-masing OPD harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terukur melalui penerapan Sakip,” katanya. Dan di tahun yng akan datang agar lebih ditingkatkan untuk mengejar predikat BB yang nantinya bisa mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tdari indikator Sakip, imbuhnya. Untuk bisa mencapai BB agar sudah menggunakan e-government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), mulai dari perencanaan atau e-planning, penganggaran atau e-budgeting, pengawasan atau e-monev sehingga masyarakat luas mengetahui apa yg direncanakan, berapa anggarannya, seperti apa manfaatnya setiap yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Karangasem Sementara itu Menteri PAN dan RB Drs. Syarifudin dalam sambutannya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan Sakip agar mampu mewujudkan birokrasi yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Karena Sakip akan memastikan cara yang paling efisien mencapai sasaran melalui refocusing program untuk mencegah pemborosan anggaran. Melalui Sakip tahun 2018 mampu mencegah pemborosan anggaran sebesar Rp. 65,1 Triliun. Sebagai bentuk apresiasi, khusus bagi daerah yang mendapat Akip BB akan diberikan Dana Insentip Daerah (DID) khusus dari indikator Sakip.