Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Capaian Rertribusi Parkir Rendah

Bali Tribune/ Kepala Dishub Kabupaten Buleleng Gede Gunawan AP.



balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir tahun 2022 diprediksi tidak mencapai target, hal yang sama juga dialami pendapatan dari Retribusi Parkir. Hingga dua bulan menjelang akhir tahun,capaian retribusi parkir masih sangat rendah, di bawah 35 persen. Diduga rendahnya capaian retribusi parkir akibat salah kelola yang menyebabkan potensi kebocoran cukup menganga.

Dari data Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng selaku pihak yang diberikan kewenangan mengelola retribusi parkir tercatat hanya mencapai 30 persen dari total target yang dicanangkan pada APBD 2022 Kabupaten Buleleng. Capaian itu tentu mengagetkan ditengah banyaknya kendaraan roda dua maupun empat yang tercatat di seluruh Kabupaten Buleleng yang menjadi potensi retribusi parkir. Jumlah kendaraan yang tercatat di UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Buleleng sebanyak 78 ribu lebih. Namun demikian masih tersisa waktu dua bulan untuk mempersempit jarak keangka capaian maksimal.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng Gede Gunawan AP membenarkan capaian retribusi parkir masih sangat rendah. Ia menyebut penyebabnya target yang dipasang terlalu tinggi. “Memang target yang dipasang pada tahun ini lumayan tinggi.Sedang potensi pemasukan dari retribusi parkir menurun dengan berbagai sebab.Salah satunya hilangnya potensi (lost potensi) retribusi parkir dengan banyak sebab,” jelas Gunawan AP, Rabu (19/10/22).

Ditambahkan, retribusi parkir bersumber dari parkir tepi jalan umum (TJU) serta retribusi parkir khusus.Pungutan dari retribusi parkir menurut Gunawan menggunakan dasar hukum berupa surat keputusan (SK) bupati yang diperbaharui setiap tahun dengan melihat potensi parkir. ”SK Bupati ini setiap tahun diperbahurui sebagai payung hukum kita memungut jasa parkir,” imbuhnya.

Target retribusi parkir menurut Gunawan dalam APBD Bulelelng tahun 2022 nilai totalnya sejumlah Rp 6 miliar per tahun.Angka itu dibagi dua retribusi parkir TJU sebesar Rp 5 miliar sedang untuk retribusi parkir khusus dipasang angka Rp 1 miliar. ”Total target dari retribusi parkir sebelum APBD Perubahan sebesar Rp 6 miliar.Dua bulan menjelang tutup tahun tepatnya 13 September 2022 pendapatan dari sektor ini baru tercapai 33 persen atau sebesar Rp 1,65 miliar untuk retribusi parkir TJU. Sedangkan pendapatan dari retribusi parkir khusus baru tercapai 30 persen dari target Rp 1 miliar per tahun yakni Rp 350 juta lebih. Itu sebabnya kibat banyak kendala dan hambatan,” jelas Gunawan.

Kenapa capaiannya rendah? Menurut mantan Kepala Bappeda Buleleng ini ada beberapa sebab di antaranya lost potensi yang menyebabkan target tidak tercapai. Lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi pendulang pemasukan retribusi parkir sepi. Gunawan menyebut Jalan Diponegoro Singaraja salah satunya. ”Di tempat ini pendapatan retribusi parkirnya fluktuatif tergantung kondisi pasar. Lost potensi lainnya lokasi parkir dikelola pihak ketiga. Bahkan ada yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ketiga seperti desa adat,” ungkap Gunawan.

Alasan lain rendahnya capaian kata Gunawan,target yang diberikan teralalu tinggi dari potensi retribusinya.Namun demikian, Gunawan mengaku akan melakukan upaya maksimal agar capaian yang dibebankan kepada Dishub Buleleng tidak berjarak jauh dengan targetnya. “Tahun ini targetnya naik namun capaiannya menurun. Kita akan berusaha optimal untuk menarik retrbusi parkir di waktu terisa dua bulan mendatang,” ucap Gunawan.

wartawan
CHA
Category

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

153 Orang di Lapas Tabanan Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Tabanan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar razia dan tes urine terhadap 153 petugas dan warga binaannya pada Senin (6/4/2026). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat deteksi dini jelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62. Lewat kegiatan itu, Lapas Tabanan hendak memastikan lingkungannya bersih dari peredaran gelap narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.