Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Capaian Vaksin 91 Persen, Desa Adat Seririt Bagi Sembako

Bali Tribune / BANTUAN - Klian adat Desa Adat Seririt Ketut Sukarna Pura membagikan paket sembako kepada krama diwantilan Pura Puseh Desa Adat
balitribune.co.id | Singaraja - Desa Adat Seririt, Kecamatan Seririt bekerja cukup keras agar angka capaian vaksin krama-nya dapat memenuhi target. Hingga Minggu (17/10) angka vaksin untuk krama adat Desa Seririt telah mencapai 91 persen. Sisanya, merupakan krama yang belum memahami pentingnya vaksin termasuk penderita comorbid. Atas hasil cukup memuaskan itu, perangkat desa adat setempat membagikan ratusan paket sembako sebagai upaya untuk membantu ekonomi krama saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.
 
Klian Adat Seririt Ketut Sukarna Pura, mengtakan, capaian vaksin untuk krama Desa Adat Seririt telah mencapai 91 persen dari total wajib vaksin. Sedang tersisa 8 persen, terhambat oleh adanya krama yang memiliki riwayat penyakit tertentu termasuk ada beberapa yang memang tidak berani divaksin akibat kurangnya informasi soal vaksinasi.
 
“Yang belum divaksin karena alasan non medis sedang dilakukan jemput bola kerumah-rumah krama untuk dilakukan vaksin bersama petugas dari Puskesmas dan Satgas Covid-19 lainnya,” kata Sukarna Pura.
 
Pihak desa adat melakukan capaian maksimal untuk vaksin,menurut Sukarna Pura, selain untuk kepentingan imunitas juga untuk memastikan penyebaran Covid-19 dapat ditekan hingga ke angka yang paling minim.
 
”Karena Seririt merupakan kota perdagangan banyak lalu lintas orang maka satu-satunya jalan adalah memastikan capaian angka vaksin seoptimal mungkin, imbuhnya.
 
Sementara itu, soal pembagian ratusan paket sembako untuk krama, Sukarna Pura mengaku sangat terbantu meringankan beban ekonomi. Pembagian sembako dilakukan dalam dua tahap, pertama sebanyak 340 paket yang disebar kepada krama adat pada bulan Agustus 2021, sedang tahap dua dibagikan sebanyak 321 paket pada Minggu (17/10).
 
Sukarna Pura mengaku, ratusan paket sembako tersebut merupakan bantuan Pemerintah Provinsi Bali dan sangat tepat disaat warganya kesulitan ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Pembagian dilakukan dengan priroritas kepada krama tertentu terutama warga yang sangat membutuhkan.
 
“Pandemi Covid-19 membuat ekonomi masyarakat kacau balau. Dan bantuan paket sembako betul-betul dapat membantu meringankan krama Desa Seririt terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Soal capaian vaksin kami berterima kasih kepada krama sedang soal sembako  kami berterima kasih kepada Pemprov Bali,” tandasnya. 
wartawan
CHA
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.