Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

CCTV Strategis di Klungkung Tak Berfungsi, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Keamanan

tugu
Bali Tribune /ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Semarapura - Keberadaan kamera pengawas (CCTV) milik Pemkab Klungkung mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung. Sejumlah CCTV di titik strategis dilaporkan mati dan tidak berfungsi, sehingga menghambat pengawasan keamanan serta penanganan kasus kriminalitas di wilayah tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Klungkung, Ketut Sukma Sucita, meminta dinas terkait untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Menurutnya, CCTV milik pemerintah seharusnya menjadi sumber informasi vital saat terjadi tindak pidana.

"Selama ini sangat minim informasi yang bisa didapat dari CCTV yang sudah terpasang. Justru ketika dibutuhkan untuk penyelidikan, banyak yang tidak beroperasi," tegas Sukma Sucita.

Ia mengungkapkan, pihak kepolisian kerap mengeluhkan kendala serupa. Akibat banyaknya kamera pengawas pemkab yang tidak aktif, aparat kepolisian terpaksa mengandalkan rekaman CCTV milik warga sekitar untuk memburu petunjuk awal kasus kejahatan. Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong Diskominfo Klungkung segera melakukan evaluasi menyeluruh dan merawat unit yang rusak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Klungkung, Wayan Sudiarsa, menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk menangani CCTV yang bermasalah. Ia menegaskan, pemantauan berkala terus dilakukan melalui command center.

"Semua CCTV selalu kami pantau di command center. Bila ada yang bermasalah, langsung dicek dan diperbaiki bekerja sama dengan pihak provider melalui status pinjam pakai," ujar Sudiarsa, Kamis (24/9/2026).

Sudiarsa menambahkan, Pemkab Klungkung terus mengupayakan penambahan unit CCTV di titik-titik rawan dan persimpangan jalan guna mendukung sistem pengamanan wilayah.

"Untuk tahun 2025–2026 kita sudah ada penambahan CCTV di 32 titik, termasuk di seluruh perempatan seputaran Klungkung yang dipasang 2 sampai 3 unit. Pada tahun 2027 mendatang, penambahan akan kembali dilakukan sesuai permintaan pihak kepolisian," jelasnya.

Saat ini, pihak Diskominfo juga sedang melakukan migrasi sistem CCTV ke super aplikasi daerah bernama Mahottama agar pengawasan keamanan dapat terintegrasi dalam satu pintu.

wartawan
SUG
Category

DPRD Badung Minta Pembahasan APBD Perubahan 2026 Utamakan Asas Manfaat untuk Rakyat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2026 telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Kemarau Panjang, Produksi Padi Buleleng Diprediksi Anjlok hingga 30 Persen

balitribune.co.id | Singaraja - Kemarau panjang mulai menggerus sektor pertanian Kabupaten Buleleng. Debit air yang terus menurun, ditambah kondisi saluran irigasi tersier yang belum memadai, membuat target Indeks Pertanaman (IP) 3 atau tiga kali tanam dalam setahun terancam tidak tercapai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Armada Damkar Buleleng Sering Mogok Akibat Uzur, Bupati Sutjidra Janjikan Peremajaan Bertahap

balitribune.co.id | Singaraja -   Persoalan armada tua kembali menghantui layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Buleleng. Salah satu mobil Damkar berkapasitas 5.000 liter bahkan mengalami kehilangan as roda akibat terlepas setelah bertugas memadamkan kebakaran di Desa Ambengan, Suksada, Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click

Pengadaan LPJU dengan Skema KPBU, Dewan Minta Proses Dikawal

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Denpasar kini memasuki tahap finalisasi feasibility study (FS). Nantinya poyek tersebut akan menjadi KPBU pertama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Program JKN Jamin 29,7 Juta Kasus Penyakit Jantung dengan Pembiayaan Rp17,35 Triliun

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.