BALI TRIBUNE - Demi terciptanya jaminan keamanan saat perhelatan Pilkada, Polda Bali menggelar simakrama dengan sejumlah tokoh di Klungkung. Bertempat di Puri Bencingak Semarapura, Selasa (13/3) kemarin, kegiatan itu dihadiri Wakapolda Bali Irjen Pol. Drs. I Ketut Alit Widana M.Si.
Wakapolda Alit Widana menyebutkan, serangkaian Pemilukada Bali 2018 diharapkan semua pihak menyikapi secara cerdas dan bijaksana setiap perbedaan aspirasi yang ada.
”Perbedaan pilihan dan pandangan, jangan dipakai untuk mamicu masalah, hingga sampai terjadinya komplik. Polri sebagai liding sektor, selalu berkomitmen dalam meningkatkan Keamanan, dan bersikap Netral,”ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengingatkan agar selama pelaksanaan kampanye, para kandidat, tim pemenangan, maupun simpatisan hendaknya tidak mengangkat atau menyinggung isu-isu SARA.
Menurutnya, Pemilukada haruslah mempunyai semangat menjaga kerukunan agar terwujud rasa aman dan kedamaian.
“ Kerukunan antar umat beragama di Bali adalah harga mati. Apalagi Bali yang hidup dari sektor pariwisata tentunya membutuhkan situasi keamanan yang tenang dan damai," tuturnya.
Pada pertemuan itu juga terungkap, potensi gangguan kamtibmas saat pelaksanaan Pemilukada serentak di wilayah itu.
Kegiatan simakrama tersebut dihadiri Penglingsir Puri Klungkung Ida Dalam Semara Putra, Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua PHDI Bali Prof. DR. I Gusti Ngurah Sudiana, KPU Provinsi Bali Kadek Wirati, Banwaslu Provinsi Bali IR. Iketut Sunadra, M.Si, Para Berdesa se Kabupaten Klungkung, tokoh Agama, dan Undangan lainnya.
Sementara dari Kepolisian dihadiri, Kapolres Klungkung AKBP Bambang tertianto, SiK. CFE. Waka polres Klungkung Kompol. I Ketut Widiada, SiK. Para kabag, Kasat dan Kapolsek Sejajaran Polres Klungkung.
Ketua PHDI Prop. Bali, Prof. DR. Gusti Ngurah Sudiana berharap Pilkada harus membawa Kedamaian. Ia menegaskan, Pemilukada jangan menjadikan masyarakat terpecah dalam persaudaraan.
“Pemimpin harus bisa mengelola perbedaan di masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan diakhiri dengan pengucapan deklarasi damai berupa penolakan penyebaran berita hoax dan mendukung Polri dalam penegakan hukum untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, menjelang, sesaat dan sesudah pelaksanaan Pilkada.
