Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cegah Pendanaan Terorisme Melalui Kerja Sama Antarnegara

PEMBICARA - Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose saat menjadi pembicara pada International Conference on Financial Crime and Terrorism Financing 2018 di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/10).

 BALI TRIBUNE - Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose didampingi Dir Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si. dan Kasat Brimob Polda Bali Kombes Pol. Yopi Indra Prasetya Sepang, SIK. menghadiri sekaligus sebagai pembicara pada kegiatan International Conference on Financial Crime and Terrorism Financing 2018 di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (31/10). Kegiatan dengan tema “The Rising Voice of Compliance: Towards Greater Governace and Transparancy” itu juga dihadiri oleh Direktur Badan Intelijen dan Penegakan Keuangan Bank Negara Malaysia, Ketua Pengorganisasian Compliance Officers Networking Group (CONG) Malaysia, Pejabat Senior dan Teknis Lembaga Keuangan Malaysia maupun Internasional serta Pejabat Publik Senior terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan terorisme bukan hanya masalah dari sebuah negara, namun merupakan masalah semua negara. Dimana, selama tahun 2018 ada 21 serangan teror oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan sebagian besar targetnya adalah Polri dan Gereja. “Polri diserang karena sejak tahun 2002 saat terjadinya Bom Bali I, telah menangkap lebih dari 1.500 teroris,” ungkapnya. Jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini mengungkapkan, secara umum jaringan terorisme di Indonesia dibagi menjadi dua afiliasi yaitu, afiliasi dengan ISIS dan juga afiliasi dengan Al Qaeda. Dan saat ini, Indonesia sedang menghadapi efek dari Negara Islam yaitu Frustated Traveler. Terkait pendanaan teroris, Kapolda Bali mengatakan setiap tahun ditemukan modus operandi berbeda. Dimana, dalam pendanaan tersebut ada perbedaan karakteristik antara Jemaah Islamiyah (JI) dan JAD yaitu dalam hal sumber dana, metode dan penggunaan dana tersebut. "Dalam rangka mencegah pendanaan terorisme di Indonesia digunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Undang-Undang ini digunakan secara berkolaborasi oleh seluruh badan terkait di Indonesia,” katanya. Jenderal bintang dua di pundak ini menyampaikan saat ini Indonesia sedang menangani kasus pendanaan terorisme yaitu, kasus kerusuhan di Rutan Mako Brimob dan juga pengeboman di Surabaya. “Saya berharap kegiatan ini dapat digunakan sebagai antisipasi dan pencegahan dalam pendanaan terorisme melalui kerja sama yang baik antarnegara, mengingat uang adalah darah dari terorisme,” pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.