Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cendikiawan Sambut Baik Program Makan Bergizi Gratis Gandeng LPD di Bali

cendikiawan
Bali Tribune / Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan.

balitribune.co.id | Gianyar - Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan dana pemerintah untuk kepentingan desa adat. Hal ini disampaikan usai mengikuti persembahyangan bersama BKS-LPD se Provinsi Bali di Pura Samuantiga, Bedulu, Gianyar, Rabu (12/2).

Menurutnya, dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat maupun daerah seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan milik desa adat, seperti halnya LPD.

“Jika memang anggaran tersebut diperuntukkan bagi desa adat atau warga adat, saya sangat mendukung pemanfaatannya oleh LPD agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu contoh program yang dapat dikelola adalah program yang tengah dgulirka pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Mengingat desa adat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menurutnya program ini dinilai dapat berjalan lebih efektif jika disalurkan melalui desa adat.

“Misalnya ada program makan sehat gratis yang dananya berasal dari pemerintah, desa adat bisa berperan aktif dalam penyalurannya. Ini akan memastikan manfaatnya sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, pemanfaatan dana ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jika dana triliunan rupiah itu bisa disalurkan melalui desa adat, UMKM, seperti pedagang nasi dan usaha kecil lainnya, akan ikut berkembang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cendikiawan menegaskan bahwa LPD siap mendukung berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat adat.

“Bukan hanya program makan gratis, tetapi juga program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan adanya LPD di setiap desa adat, program-program tersebut bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan desa adat, Cendikiawan berharap pembangunan di Bali dapat semakin merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

wartawan
ARW
Category

Bupati Adi Arnawa Jadi Pembicara di BRIN, Pemkab Badung Terima Sertifikat Apresiasi IDSD Tahun 2025

balitribune.co.id | Jakarta - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI, Selasa, (24/2/2026) yang dilaksanakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo di Lantai 3 Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.