BALI TRIBUNE - Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Rupadi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana terkait adanya usulan menggunakan dana talangan untuk mengatasi biaya rawat inap bagi warga miskin di RSUD.

Hal itu disampaikan Rupadi kepada Komisi IV DPRD Buleleng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial, Bappedalitbang, Bagian Pemerintahan dan Dinas Kesehatan untuk membahas penambahan kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS). ”Adanya usulan dana talangan bagi masyarakat miskin yang dirawat di RSUD kami akan koordinasikan dahulu dengan Bupati Buleleng,” kata  Rupadi, Selasa (6/3), di ruang Komisi IV DPRD Buleleng.

RDP dengan agenda  menindaklanjuti anggaran KIS,dihadiri oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Gede Wisnaya Wisna, bersama anggota, Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Gusti Nyoman Mahapramana, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Rupadi, Dinas Sosial, Bagian Pemerintahan, Bappedalitbang Buleleng.membahas penambahan kuota KIS bagi KK miskin sebanyak 35 ribu orang. Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden No. 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, agar mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dipastikan seluruh penduduk terdaftar dalam JKN.

Ketua Komisi IV Wisnaya Wisna mengatakan, RDP yang digelar bertujuan untuk memastikan tambahan kuota KIS bagi masyarakat miskin sejumlah 35 ribu jiwa dengan tambahan anggaran yang disediakan sebanyak Rp 9 miliar. Pihaknya mendesak agar pemerintah menggunakan dana talangan  sebesar Rp 2 miliar untuk mengatasi beban biaya bagi warga miskin yang sedang dirawat di RSUD yang belum memiliki KIS.

Nyoman Gede Wandira Adi mempertanyakan belum adanya realisasi tambahan kouta dana KIS sebesar 35.000 orang. Bahkan politisi Golkar ini mengkau menyesal dengan sikap pemerintah padahal pihaknya sudah melakukan sosialisasi dimasyarakat soal adnya tambahan kuota tersebut.

Menjawab hal itu, Rupadi mengatakan, anggaran KIS di Kabupaten Buleleng sebesar Rp 35 miliar dengan jumlah masyarakat baru tercover 118.000 orang. Sedang dana sebesar Rp 9 miliar yang bersumber dari Pemprov sebesar Rp 5 miliar dan Rp miliar dari Kabupaten belum dapat dipasang dianggaan induk.Rencananya dana itu akan di maksimalkan penggunaannya di anggaran perubahan mendatang. ”Kita tunggu dana itu dipasang pada DPA Dinas Kesehatan. Jika itu sudah maka tambahan kuota sebanayak 35 ribu orang akan secepatnya direalisasikan,” tandasnya.