Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Datangi Satker KKP Jembrana, Edhy Prabowo Soroti Sejumlah Persoalan

Bali Tribune/ PENGOLAHAN - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melihat langsung pengolahan hasil laut dan perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana Kamis kemarin.
Balitribune.co.id | Negara - Sejumlah persoalan menjadi sorotan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat medatangi Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di Jembrana Kamis (13/8). Ia menyoroti Kondisi PPN Pengambengan yang masih harus dibenahi hingga illegal fishing (pencurian ikan) yang semakin canggih.
 
Kendati ia menyebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan merupakan salah satu dari enam pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, namun ia mengaku prihatin dengan kondisi PPN Pengambengan. “Kondisnya menyedihkan karena lima tahun kita tidak ada perbaikan di Pelabuhan. Jangan dulu bisacara soal penyerapan ikan dari nelayan, bagaimana mendaratkan ikan saja susahnya minta ampun.  Kedepan tidak ada lagi mendaratkan ikan harus berenang, harusnya ada alat yang disiapkan untuk mendaratkan ikan. Ini baru one day fishing, bagaiman kalau berbulan-bulan” ujarnya.
 
Ia pun mengakui kondisi dermaga di PPN Pengambengan tidak layak sehingga pihaknya akan menindaklanjuti untuk membangun PPN Pengambengan agar menjadi lebih optimal. Ia juga menyoroti keberadaan coolstorage yang belum optimal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kurang bersih. “Lahan kita dibantu  Kabupaten Jembrana tapi kita yang belum banyak membangun. Itu yang harus kita rapikan” jelasnya. Ia pun berkomentar terkait belum adanya BUMN yang didatangkan untuk menyerap dan menstabilkan harga ikan hasil tangkapan, “BUMN tidak sulit untuk mendatangkan” ujarnya.
 
Pihaknya menyatakan akan langsung menindaklanjutinya ke Perum Perikanan Indonesia (Perindo) maupun PT Perikanan Nusantara (Perinus), “PPN Pengambengan menjadi kunci setelah modernisasi Pelabuhan Benoa” jelasnya. Ia pun menyatakan seharusnya harga ikan di Jembrana tetap stabil walaupun produksinya melimpah karena permintaan dari pengalengan ikan di Jawa sangat tinggi, “Muncar, Banyuwangi kekurangan bahan baku dan sudah mengajukan ijin impor, tapi saya belum kasi ijin karena percaya daerah lain masih banyak yang bisa memenuhi kebutuhan ikan itu” jelasnya.
 
Persoalan tersebut menurutnya terjadi karena adanya masalah untuk mengaitkan antara produksi ikan dari nelayan yang melaut, pengangkutan hingga ke pabrik, “saya yakin dengan komunikasi yang saya bangun, tinggal nanti apakah BUMN atau perusahaan-perusahaan itu sendiri yang kesini” paparnya. Ia pun menyayangkan coolstorage di PPN Pengambengan yang kini belum di manfaatkan, “ikan kalau tidak terjual akan busuk sehingga nelayan kesulitan dan harga bisa dimainkan, tapi kalau dimasukan coolstorage walau tidak dijual langsung, maka ikan tidak akan busuk saat disimpan” jelasnya.
 
Saat mengunjungi salah satu radar pengawas di BROL, ia berharap  data ouputnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga laut mengantisipasi pencurian ikan serta melihat data kebocoran minyak di laut, “nantinya juga kami minta untuk mengidentifikasi sumber sampah di laut dari mana” ujaranya. Ia menyebut ini merupakan langkah maju yang dimiliki indoensia, “kita jangan puas dan harus ditingkatkan kemampuannya karena melalui radar ini kami bisa menjaga laut kita dan melihat langsung kegiatan ditengah laut, agar dipertajam dan diperkuat untuk menjaga laut kita secara realtime” paparnya.
 
Pihaknya mengintruksikan jajaran PSDKP lebih mematangkan dan mempertajam pengawasan sehingga setiap saat bisa melihat kondisi laut Indonesia.  Terlebih menurutnya pencurian ikan kedepan tidak semakin mudah dihadapi, melainkan semakin tinggi modusnya. “Sudah ada satu kapal yang ditenggelamkan karena melawan, lari dan kabur. Jangan-jangan besok mereka membawa senjata berat. Tanggal 10 Agustus lalu kita kembali menangkap 3 kapal puresine. Saya sudah berkordinasi ke Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung agar tuntutannya diserahkan ke Negara cq KKP” tegasnya. 
 
Sedangkan pihaknya menyatakan kapal-kapal pencuri ikan yang ditangkap di perairan Indonesia dan tidak lagi ditenggelamkan akan dimanfatkan oleh kampus-kampus kelautan dan perikanan di Indonesia, “Kenapa harus ditenggelamkan dengan menghabiskan dana?.  Kondisinya masih bagus karena dari luar negeri kenapa kita tidak manfaatkan untuk dikasi untuk belajar ke sekolah-sekolah? Di Poltek Kelautan dan Perikanan Jembrana saja belum punya kapal latih penangkap ikan. Sampai sekrangan sudah ada 14 perguruan tinggi yang melihat kapal yang disita. Kita akan serahkan untuk pendidikan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.