Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Demontrasikan Demplot Tunggu Sponsor

Bali Tribune/ I Wayan Sarma
balitribune.co.id | Bangli - Minimnya anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan bagi penyuluh pertanian tentu berimbas pada kegiatan yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pejabat fungsional pertanian, salah satunyapengembangan Demplot.Untuk tahun 2019 anggaran yang diplot untuk penyuluhan bagi penyuluh pertanian hanya Rp 200 juta.
 
Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli I Wayan Sarma mengatakan untuk anggaran 200 juta pemanfaatnya untuk  pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk balai penyuluh pertanian. “Untuk balai penyuluh pertanian  ada 5 dan dua  diantaranya ada di Kecamatan Kintamani,” ungkap I Wayan Sarma. 
 
Selain itu anggaran juga diperuntukan untuk menceta buku kerja, buku materi penyuluhan, pembuatan bender dan vamlet  dan lainnya. Kata I Wayan Sarma  untuk masing- masing  balai penyuluh pertanian (BPP) tersedia lahan untuk pengembangan demplot. Menurutnya, Demplot atau Demontration Pilot merupakan suatau metode penyuluan pertanian kepada petani.dengan cara membuat lahan percontohan dengan tujuan petani bisa melihat dan membuktikan obyek yang didemontrasikan.
 
Namun karena anggran yang tidak memungkinkan untuk pengembangan demplot harus menunggu support dari pihak ketiga atau dari sponsor. “Untuk sponsor biasanya datang dari perusahan pupuk dan obat-obat, tahun kemarin demontrasi demplot dilaksanakan di Desa Catur dengan menggandeng perusahan pupuk,” ujar I Wayan Sarma.
 
Disinggung jumlah tenaga penyuluh, I Wayan Sarma mengatakan masih kekurangan, jika mengacu UU perlidungan dan pemberdayaan petani seharusnya 1 desa ada 1 penyuluhnya.“Kami masih kekurangan, mudah-mudahan kedepanya ada penambahan untuk tenaga penyuluh,” harap I Wayan Sarma.
wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.