Semarapura, Bali Tribune
Menyikapi turunnya SK Menhub RI terkait penatapan rencana Dermaga Gunaksa sebagai dermaga antar Provinsi yaitu penyeberangan antara Lembar Lombok menuju Gunaksa Bali, diapresiasi Komisi I DPRD Klungkung.
Komisi I DPRD Klungkung, Kamis (19/5), melakukan peninjauan ke Pelabuhan Gunaksa. Sebelumnya, Pelabuhan Gunaksa yang pengelolaannya akan dilaksanakan oleh Pemkab Klungkung dan saat ini sudah diamil alih oleh pemerintah pusat menjadi pelabuhan antar provinsi. Komisi I yang dipimpin Komang Suantara juga ikut Wakil Ketua DPRD Ida Ayu Made Gayatri serta anggota dewan AA Gede Bagus, Wayan Mastra, AA Anom Arta dan Putu Andriani.
Saat komisi I DPRD Klungkung sidak di Pelabuhan Gunaksa I disambut Pelaksana pemeliharaan bangunan Dermaga dari PT Witada, Wayan Praja serta Kabid Prasarana Dishubkominfo Willem S Ayal. Wayan Praja menjelaskan saat ini kondisi laut sedang angin tenggara, sehingga gelombang cukup besar.
”Pada umumnya dermaga di Bali mengalami pasang surut laut dan rata-rata pelabuhan tidak beroperasi dalam setahun mencapai 52 hari dari 365 hari,” terang Praja. Hal tersebut diakibatkan angin kencang dan gelombang besar dan demi keselamatan angkutan penumpang atau barang. Praja juga menjelaskan, Pelabuhan Gunaksa sudah pernah melakukan pengerukan karena mengalami pendangkalan setelah selesai pelaksanaan proyek.
Kata Praja, saat ini ruang tunggu sementara sudah dibangun dan masih membutuhkan sambungan listrik permanen. Komisi I DPRD Klungkung, menilai saat ini kondisi pelabuhan sudah 90% rampung dan bisa melakukan uji coba. ”Kalau mau dilaksanakan uji coba, saya kira bisa. Fasilitas utama sudah siap, hanya fasilitas pendukungnya yang perlu dituntaskan,” jelas Ketua Komisi I, Komang Suantara.
Suantara menyebutkan langkah Pemkab Klungkung untuk bisa melaksanakan uji coba pelabuhan sangat diapresiasi DPRD Klungkung. ”Kalau uji coba berjalan mulus, tidak menutup kemungkinan Roro akan melayani dua trip ke Nusa Penida dan angkutan barang juga bisa melalui pelabuhan ini,” tambahnya.
Disarankan oleh Komisi I DPRD Klungkung, agar akses masuk darurat bisa diberikan penanda dan akses masuk yang tergenang air bisa diurug, agar nyaman dilalui kendaraan roda empat. Selain persoalan akses masuk yang masih banyak terdapat genangan air, diharapkan Pemkab Klungkung bisa memasukkan saluran listrik ke pelabuhan dan menyiapkan genset untuk keadaan darurat. ”Ini langkahnya sudah maksimal, karena sudah menjadi domain pemerintah pusat, saya kita Pemkab Klungkung perlu terus melakukan komonikasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Bali agar secepatnya bisa melakukan pelayanan publik,” tutur Suantara.
Anggota Komisi I lainnya Ir Anak Agung Bagus menyentil penanggung jawab pelabuhan Wayan Praja agar memperhatikan dan meratakan bangunan Site File agar tidak tergerus air lagi dan tergenang disana sini. “Saya harap dermaga ini selama masa pemeliharaan agar benar benar diperhatikan semua bangunan pendukung disamping Site File tadi juga prasarana penunjang lainnya agar segera bisa diuji cobakan,” tandasnya.
