Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Desa Dangin Puri Kangin Gelar Patroli Dialogis

Bali Tribune/ PATROLI- Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin yang dipimpin Perbekel Wayan Sulatra, pada Senin malam (25/4) melaksanakan patroli dialogis dan pendataan penduduk non-permanen di wilayahnya.


balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin yang dipimpin Perbekel Wayan Sulatra, pada Senin malam (25/4) melaksanakan patroli dialogis dan pendataan penduduk non-permanen di wilayahnya.

Dengan mengerahkan tim yang terdiri dari babinsa, babin kamtibmas, Kelihan Banjar se Desa Dangri Kangin, Kadus, Linmas dan Pecalang  melakukan pendataan di area Banjar Kertha Buana Kaja, Jalan Sandat, Desa Dangri Kangin.

Perbekel Dangri Kangin, Wayan Sulatra dihubungi terpisah mengatakan tujuan patroli dialogis dan pendataan penduduknnon permanen diwilayahnya ini adalah melakukan pendataan untuk krama pendatang yang baru mengontrak hunian di wilayah dangri kangin.

"Kami memberi pemahaman bagi warga pendatang di wilayah kami untuk tetap tertib administrasi kependudukan, disampingi juga mengedukasi masyarakat terkait penerapan prokes,” katanya.

Ditambahkannya,dari hasil pendataan di lapangan mendapatkan jumlah pendatang dari luar Provinsi Bali sebanyak lima orang dan dari luar kota Denpasar sebanyak tiga orang. Jadi total warga yang didata kemarin itu sebanyak 8 orang disamping juga kami beri sosialisasi protokol kesehatan.

“Warga pendatang yang didata ini kami langsung arahkan untuk melaporkan diri untuk membuat surat tanda lapor diri (STLD) di kantor desa. Harapan kami agar warga pendatang ketika tinggal di wilayah Desa Dangin Puri Kangin baik sistem mengontrak maupun sewa hunian untuk tertib Administrasi dan  berinisiatif melaporkan diri agar tercipta keamanan dan kenyamanan bersama," tegas Wayan Sulatra.

wartawan
YAN
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.