Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Desember 2020, Provinsi Bali Catat Inflasi 0.68% (mtm) Lebih Tinggi Dibanding Inflasi Nasional

Bali Tribune / Trisno Nugroho.

balitribune.co.id | Denpasar - Desember 2020, Provinsi Bali kembali mencatat inflasi sebesar 0,68% (mtm) lebih tinggi, setelah mengalami deflasi berturut turut sejak April hingga Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,45% (mtm).

Berdasarkan perhitungan data Balai Pusat Statistik (BPS), inflasi terjadi di kedua kota, yaitu kota Denpasar sebesar 0,62% (mtm) dan Singaraja 1,08% (mtm).

Dengan demikian maka inflasi Bali sepanjang 2020 tercatat sebesar 0,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,68%(yoy). Inflasi ini juga tercatat sebagai inflasi terendah di Provinsi Bali.

Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Bali, Trisno Nugroho mengatakan, peningkatkan inflasi di Desember terjadi karena adanya peningkatan harga seluruh kelompok barang sejalan dengan peningkatan permintaan di tengah libur akhir tahun.

"Hal ini tercermin dari  meningkatnya harga bahan makanan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, harga yang diatur pemerintah seperti tarif angkutan udara serta harga perlengkapan upacara keagamaan canang sari," jelas Trisno Nugroho, di Denpasar, Rabu (6/1) melalui siaran persnya.

Sementara itu, kelompok volatile food mengalami kenaikan harga sebesar 3,18% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Kelompok barang administered price mencatat peningkatan harga sebesar 0,23% (mtm).

Kelompok barang  core inflation mencatat peningkatan harga sebesar 0,25% (mtm) dibandingkan dengan bulan November. Naiknya tekanan inflasi ini terjadi terutama pada canang sari, laptop/notebook, dan air kemasan.

"Harga canang sari meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan keagamaan dan pembukaan hotel dan villa di akhir tahun," jelasnya.

Trisno Nugroho mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota dan Provinsi terus berupaya untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di masyarakat, antara lain meningkatkan penyerapan komoditas pertanian dengan berbagai program, seperti Pasar Gotong Royong.

Selain itu, TPID juga akan melakukan gerakan Lumbung Pangan untuk memastikan distribusi kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali dan mendorong digitalisasi pada UMKM pertanian.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi Januari 2021 akan tetap terkendali. Meskipun demikian, tingginya curah hujan di Bali perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan harga kelompok barang volatile food.

Menghadapi potensi tantangan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah melalui TPID,guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran nasional, salah satunya melalui himbauan agar petani tetap menanam sesuai dengan siklusnya agar pasokan tetap mencukupi di kemudian hari.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Bupati Kembang Tinjau Langsung Perbaikan Sejumlah SD di Jembrana

balitribune.co.id | Negara - Perbaikan sejumlah fasilitas sekolah di Kabupaten Jembrana mendapat perhatian khusus dari Bupati I Made Kembang Hartawan. Tak ingin hanya menerima laporan di atas meja, Bupati Kembang turun langsung meninjau proses perbaikan di SD N 2 Banjar Tengah dan SD N 2 Loloan Barat pada Selasa (15/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

balitribune.co.id | Denpasar - Keyakinan konsumen di Bali tetap berada pada level optimistis pada Agustus 2026. Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali berada di level 123,1, masih jauh di atas ambang optimistis 100 dan lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat 118,5.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Petani Garam Karangdadi Kusamba Kembali ke Sistem Tradisional

balitribune.co.id | Semarapura - Petani garam tradisional di pesisir Karangdadi, Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, resmi meninggalkan sistem pembuatan garam media tunnel. Metode yang diperkenalkan Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2022 tersebut tidak lagi digunakan lantaran hasil produksinya ditolak oleh pasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.