balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali saat Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (17/7) menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah (Raperda). Diantaranya Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat, Raperda Provinsi Bali tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Pada Rapat Paripurna ini disampaikan penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.
Pandangan umum Fraksi Nasdem, PSI, Hanura DPRD Provinsi Bali terkait 3 Raperda yang dibacakan I Wayan Arta menyatakan bahwa tujuan Raperda tersebut sangat baik, dan ada saling keterkaitan. "Karena kendala fiskal harus dicarikan solusinya, sementara potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sumber yang bisa menopang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali harus digarap dan dikelola dengan baik," jelasnya.
Pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Ketut Juliarta menyatakan Gubernur Bali sangat cepat merespon peluang ini, ditengah-tengah Pemerintah Provinsi Bali sedang mengalami defisit Rp1,9 triliun. "Mudah-mudahan defisit ini bisa diatasi dengan menghemat kegiatan atau sub.kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
Sementara itu pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Bagus Alit Sucipta menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan telah mencermati dan menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi dan mendorong dengan mendukung penuh terhadap inisiatif penyusunan 3 Raperda Provinsi Bali.
Pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Made Suardana menyatakan ketiga Raperda merupakan langkah inovatif dalam menjaga ruang fiskal Provinsi Bali dan dalam upaya menjaga lingkungan, adat, tradisi, seni budaya serta berbagai kearifan lokal.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Komang Nova Sewi Putra memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali karena telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Rapat Paripurna ke-28 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.
