Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Bangli Rancang Rapat Kerja Seminggu Sekali

Bali Tribune / Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika

balitribune.co.id | Bangli - Guna meningkatkan kinerja dan mencari solusi penyelesaian berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, DPRD Kabupaten Bangli merancang intensitas pelaksanaan Rapat Kerja (Raker). Bahkan raker akan diagendakan setiap minggu sekali digelar sesuai aspirasi yang diserap. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, SH.M.Hum saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/1). 

"Intensitas rapat kerja akan kita tingkatkan tahun 2025, kita upgrade tata kerja di DPRD," ujar politisi PDI-P ini.

Menurutnya, rapat kerja akan dimulai dengan membuat perencanaan kerja.

"Aspirasi yang masuk baik dari masyarakat, media sosial maupun hasil studi tiru akan di rapat kerjakan agar ada solusi dan hasil yang jelas," ujarnya.

Yang mana rapat kerja nanti sifatnya terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Terlebih APBD bersifat transparan, sehingga proses pengawasan APBD juga harus bersifat terbuka. 

Pihaknya memastikan program peningkatan intensitas rapat kerja sudah berjalan mulai Minggu kedua bulan Januari ini.

"Setiap bulan Badan Musyawarah (bamus) akan menjadwalkan rapat kerja tersebut," ujarnya.

Polanya, komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain akan digilir melakukan rapat kerja sesuai aspirasi yang diserap. 

Untuk hasil kunjungan studi tiru ke daerah lain, nanti akan dirapat kerjakan juga untuk dipakai sebuah acuan dalam membuat sebuah kebijakan. Sebab, bagaimanapun juga masing-masing daerah punya kelemahan dan keunggulan.

"Perbandingan antar kabupaten atau OPD yang lain, itu akan kita rapat kerjakan juga dengan harapan eksekutif dan legislatif yang merupakan mitra untuk membangun Bangli jadi lebih baik. Baik dari sisi keuangannya, tata kelola pemerintahan maupun peningkatan SDM-nya," jelasnya.

Selain itu Suastika  juga menyinggung terkait sidak proyek sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan APBD, yang selama ini relatif masih minim dilakukan dan akan digencarkan. Karenanya, dipastikan tahun ini DPRD Bangli khususnya komisi III didorong untuk lebih sering turun kelapangan. Tidak hanya pada akhir tahun saja, melainkan akan lebih intens sesuai aspirasi yang muncul.

wartawan
SAM

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.