Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Desak Pemerintah Serius Sikapi Warning Australia yang Melarang Warganya ke Bali Gegara DBD

Bali Tribune / Puspa Negara

balitribune.co.id | MangupuraBali mendapat "double warning" di akhir tahun 2024. Pertama dari Fodor, salah satu publikasi panduan perjalanan di Amerika yang menyatakan Bali tidak layak dikunjungi tahun 2025. Kemudian warning dari Australia atas kasus deman berdarah dengue (DBD) yang menimpa warganya pascaberkunjung ke Bali.

Nah, terkait warning tersebut anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara meminta Pemerintah Provinsi Bali menyikapi secara serius. 

"Terutama terkait warning dari pemerintah Australia atas kasus DBD yang menimpa warganya pascaberlibur di Bali. Kita di Bali perlu introspeksi," ujarnya, Kamis (12/12).

Menurut Ketua Fraksi Gerindra ni pemerintah terutama unit Dinas Pariwisata provinsi dan kabupaten/kota harus bersikap dengan melakukan langkah-langkah kooperatif agar Bali menjadi destinasi yang sehat, aman, nyaman dan safe.

"Harus ada langkah-langkah dari pemerintah sekecil apapun kasus-kasus terkait DBD atau yang lainya," kata Puspa.

Oleh karena itu, lanjut dia semua pihak tetap harus waspada pada setiap musim penghujan yang biasanya selalu berpotensi munculnya kasus DBD.

Selain itu perlu ada langkah-langkah strategis terkait pencegahan, hingga proteksi terhadap wisatasan mancanegara baik  di akomodasi maupun di objek destinasi karena DBD bisa saja terkena di hotel, resto, atau di object wisata.

"Jadi perlu ada sosialisasi yang lebih firm tentang hal ini pada pelaku pariwusata secara nenyeluruh," ucapnya.

Politisi asal Legian Kuta ini pun menyakini meski ada warning dari negara tersebut warga Australia akan tetap berkunjung ke Bali karena secara psikologis mereka sudah sangat familiar dengan Bali. 

Berkaitan dengan warning ini pihaknya berharap Dispar Bali segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan kab/kota terkait perkembangan kasus DBD di Bali, selanjutnya berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait persoalan tersebut untuk langkah langkah preventif dan perkuatan publik relation Bali.

Menurut Puspa Kemenpar juga sebaiknya berkomunikasi dengan pihak Australia untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk  menjawab Warning tersebut.

"Kita harus berbenah di semua sektor, memperbaiki fasilitas/infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, pelayanan, branding hingga public relation serta  menciptakan kewaspadaan bagi kiga semua terhadap DBD," pungkasnya.

wartawan
ANA

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.