Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Desak Pemerintah Serius Sikapi Warning Australia yang Melarang Warganya ke Bali Gegara DBD

Bali Tribune / Puspa Negara

balitribune.co.id | MangupuraBali mendapat "double warning" di akhir tahun 2024. Pertama dari Fodor, salah satu publikasi panduan perjalanan di Amerika yang menyatakan Bali tidak layak dikunjungi tahun 2025. Kemudian warning dari Australia atas kasus deman berdarah dengue (DBD) yang menimpa warganya pascaberkunjung ke Bali.

Nah, terkait warning tersebut anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara meminta Pemerintah Provinsi Bali menyikapi secara serius. 

"Terutama terkait warning dari pemerintah Australia atas kasus DBD yang menimpa warganya pascaberlibur di Bali. Kita di Bali perlu introspeksi," ujarnya, Kamis (12/12).

Menurut Ketua Fraksi Gerindra ni pemerintah terutama unit Dinas Pariwisata provinsi dan kabupaten/kota harus bersikap dengan melakukan langkah-langkah kooperatif agar Bali menjadi destinasi yang sehat, aman, nyaman dan safe.

"Harus ada langkah-langkah dari pemerintah sekecil apapun kasus-kasus terkait DBD atau yang lainya," kata Puspa.

Oleh karena itu, lanjut dia semua pihak tetap harus waspada pada setiap musim penghujan yang biasanya selalu berpotensi munculnya kasus DBD.

Selain itu perlu ada langkah-langkah strategis terkait pencegahan, hingga proteksi terhadap wisatasan mancanegara baik  di akomodasi maupun di objek destinasi karena DBD bisa saja terkena di hotel, resto, atau di object wisata.

"Jadi perlu ada sosialisasi yang lebih firm tentang hal ini pada pelaku pariwusata secara nenyeluruh," ucapnya.

Politisi asal Legian Kuta ini pun menyakini meski ada warning dari negara tersebut warga Australia akan tetap berkunjung ke Bali karena secara psikologis mereka sudah sangat familiar dengan Bali. 

Berkaitan dengan warning ini pihaknya berharap Dispar Bali segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan kab/kota terkait perkembangan kasus DBD di Bali, selanjutnya berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait persoalan tersebut untuk langkah langkah preventif dan perkuatan publik relation Bali.

Menurut Puspa Kemenpar juga sebaiknya berkomunikasi dengan pihak Australia untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk  menjawab Warning tersebut.

"Kita harus berbenah di semua sektor, memperbaiki fasilitas/infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, pelayanan, branding hingga public relation serta  menciptakan kewaspadaan bagi kiga semua terhadap DBD," pungkasnya.

wartawan
ANA

Menkomdigi Pantau Infrastruktur Telekomunikasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai

balitribune.co.id I Kuta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi nasional dalam menghadapi lonjakan trafik selama masa mudik Ramadan dan Idulfitri 2026. Guna mendukung kelancaran arus balik Lebaran, Menteri Komdigi, Meutya Hafid melaksanakan kegiatan pemantauan telekomunikasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Selasa (24/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukcapil Denpasar Buka Selama Cuti Bersama, Layani 273 Dokumen Kependudukan

balitribune.co.id I Denpasar - Selama cuti bersama Idul Fitri menjadi momen bagi warga Denpasar untuk mengurus dokumen kependudukan di Dukcapil yang bertempat di Lumintang, Denpasar. Kondisi ini menjadi waktu luang bagi warga, selain tidak banyak antre juga pelayanan lebih cepat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Arus Balik Lebaran di Padang Bai Padat, Penumpang Mengeluh Tidak Dapat Tempat Duduk di Atas Kapal

balitribune.co.id I Amlapura - Arus balik di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, pada H+3 Lebaran berlangsung padat, Selasa (24/3/2026). Sejumlah penumpang kapal dari Pelabuhan Lembar, Lombok yang tiba di Padang Bai bahkan mengaku sampai tidak mendapatkan tempat duduk diatas kapal sehingga mereka harus menyewa atau membeli tikar dengan harga yang cukup mahal.

Baca Selengkapnya icon click

Data Internal Buktikan Nol Tunggakan, Perumda Sanjayaning Singasana Luruskan Informasi Liar di Media Online

balitribune.co.id | Tabanan – Beredarnya informasi di salah satu media online yang mengaitkan Perumda  Sanjayaning Singasana dengan dugaan keterlibatan dalam pengelolaan SPPG/MBG di Kabupaten Tabanan, termasuk narasi mengenai tunggakan pembayaran bahan pokok hingga tekanan keuangan perusahaan, mendorong manajemen Perumda  angkat bicara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.