Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Dukung Pembahasan Ranperda RZWP3K

Bali Tribune/ MEMBACAKAN - Sekretaris Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali Grace Anastasia Surya Widjaja, saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Balitribune.co.id | Denpasar - Fraksi - fraksi di DPRD Provinsi Bali mendukung penuh pembahasan Ranperda Provinsi Bali Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040. Dukungan tersebut disampaikan saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Ranperda, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (10/8/2020).
 
Meski begitu, fraksi - fraksi menyarankan agar Ranperda ini memperhatikan beberapa Perda lainnya yang telah ditetapkan, sehingga tidak tumpang tindih. Selain itu, dalam pembahasannya nanti benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, guna memperkaya materi dan substansi Ranperda.
 
"Ranperda ini sangat baik. Namun mengingat adanya Perda Bendega, Perda RTRWP, Perda RUED, maka sangat penting adanya sinkronisasi antar Perda tersebut, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Ketut Suwandhi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar.
 
Hal senada disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Wirawan, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. "Dari sudut format substansi dan legal drafting, Ranperda ini telah sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011. Dan dari sudut ruang lingkup, Ranperda ini sudah cukup padat dan komprehensif," ucapnya.
 
Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dalam pembahasan nanti benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu dalam membahas Ranperda ini, diharapkan betul-betul memperhatikan keselamatan lingkungan, kawasan dan pulau-pulau kecil khususnya yang ada di sekitar dan atau di wilayah yuridiksi laut Provinsi Bali.
 
"Sehingga target waktu yang dicanangkan harus lebih fleksibel untuk mendapatkan Perda yang benar-benar dapat menjaga dan terhindar dari berbagai bahaya bencana alam akibat kurang responsifnya Perda yang dihasilkan nanti," ujar Wirawan.
 
Dukungan juga disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali Grace Anastasia Surya Widjaja, saat membacakan pandangan umum fraksinya. Bahkan Fraksi NasDem PSI Hanura berharap Perda RZWP3K ini nantinya dapat menjadi landasan hukum dan daya tarik bagi investasi yang akan masuk ke Bali.
 
"Dengan adanya Perda RZWP3K, niscaya ada landasan hukum dan daya tarik bagi investasi-investasi yang akan masuk ke Bali," tutur Grace.
 
Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali sepakat bahwa investasi-investasi di bidang perikanan ataupun terkait kekayaan alam hayati yang terkandung di dalamnya, sangat memungkinkan sebagai penopang perekonomian Bali sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Namun, tentu saja kehadiran investor nantinya harus bermanfaat bagi warga sekitar, baik terkait sumbangan sosial hingga penyerapan tenaga kerja.
 
"Setidaknya investor harus diwajibkan memberikan kontribusi bagi masyarakat ataupun desa adat agar sama-sama mendapat manfaat, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan tak kalah pentingnya, harus ada payung hukum agar ekosistem lingkungan hidup dan budaya masyarakat setempat harus terus dijunjung tinggi," tandas Grace.
 
Srikandi PSI itu menambahkan, Provinsi Bali memang hanya memiliki pesisir dan perairan yang terbatas, yakni luas perairan lebih dari 9.440 km2 dan panjang garis pantai kurang lebih 633 km. Namun di dalamnya terkandung beragam sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun potensi-potensi lainnya.
 
Potensi tersebut di antaranya seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan produk ornamental atau aquaria tropis, industri rumput laut, tangkapan ikan air laut dalam, pemanfaatan energi baru terbarukan, pariwisata pesisir dan bahari, serta transportasi laut. "Semuanya ini adalah potensi ekonomi yang bermanfaat besar jika dikelola dengan lebih baik," ucapnya.
 
Dikatakan, di luar soal potensi ekonomi, pesisir dan perairan Bali juga sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ada alur pelayaran internasional sangat padat di Selat Lombok. Di perairan Bali juga menjadi pintu gerbang utama Indonesia, di antaranya ada Pelabuhan Internasional Benoa dan simpul sentral kapal cruise, serta Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai. 
wartawan
San Edison
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.