Diposting : 11 August 2020 00:56
San Edison - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Denpasar - Fraksi - fraksi di DPRD Provinsi Bali mendukung penuh pembahasan Ranperda Provinsi Bali Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040. Dukungan tersebut disampaikan saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Ranperda, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (10/8/2020).
Meski begitu, fraksi - fraksi menyarankan agar Ranperda ini memperhatikan beberapa Perda lainnya yang telah ditetapkan, sehingga tidak tumpang tindih. Selain itu, dalam pembahasannya nanti benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, guna memperkaya materi dan substansi Ranperda.
"Ranperda ini sangat baik. Namun mengingat adanya Perda Bendega, Perda RTRWP, Perda RUED, maka sangat penting adanya sinkronisasi antar Perda tersebut, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali I Ketut Suwandhi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Wirawan, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. "Dari sudut format substansi dan legal drafting, Ranperda ini telah sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011. Dan dari sudut ruang lingkup, Ranperda ini sudah cukup padat dan komprehensif," ucapnya.
Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dalam pembahasan nanti benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu dalam membahas Ranperda ini, diharapkan betul-betul memperhatikan keselamatan lingkungan, kawasan dan pulau-pulau kecil khususnya yang ada di sekitar dan atau di wilayah yuridiksi laut Provinsi Bali.
"Sehingga target waktu yang dicanangkan harus lebih fleksibel untuk mendapatkan Perda yang benar-benar dapat menjaga dan terhindar dari berbagai bahaya bencana alam akibat kurang responsifnya Perda yang dihasilkan nanti," ujar Wirawan.
Dukungan juga disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali Grace Anastasia Surya Widjaja, saat membacakan pandangan umum fraksinya. Bahkan Fraksi NasDem PSI Hanura berharap Perda RZWP3K ini nantinya dapat menjadi landasan hukum dan daya tarik bagi investasi yang akan masuk ke Bali.
"Dengan adanya Perda RZWP3K, niscaya ada landasan hukum dan daya tarik bagi investasi-investasi yang akan masuk ke Bali," tutur Grace.
Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali sepakat bahwa investasi-investasi di bidang perikanan ataupun terkait kekayaan alam hayati yang terkandung di dalamnya, sangat memungkinkan sebagai penopang perekonomian Bali sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Namun, tentu saja kehadiran investor nantinya harus bermanfaat bagi warga sekitar, baik terkait sumbangan sosial hingga penyerapan tenaga kerja.
"Setidaknya investor harus diwajibkan memberikan kontribusi bagi masyarakat ataupun desa adat agar sama-sama mendapat manfaat, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan tak kalah pentingnya, harus ada payung hukum agar ekosistem lingkungan hidup dan budaya masyarakat setempat harus terus dijunjung tinggi," tandas Grace.
Srikandi PSI itu menambahkan, Provinsi Bali memang hanya memiliki pesisir dan perairan yang terbatas, yakni luas perairan lebih dari 9.440 km2 dan panjang garis pantai kurang lebih 633 km. Namun di dalamnya terkandung beragam sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun potensi-potensi lainnya.
Potensi tersebut di antaranya seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan produk ornamental atau aquaria tropis, industri rumput laut, tangkapan ikan air laut dalam, pemanfaatan energi baru terbarukan, pariwisata pesisir dan bahari, serta transportasi laut. "Semuanya ini adalah potensi ekonomi yang bermanfaat besar jika dikelola dengan lebih baik," ucapnya.
Dikatakan, di luar soal potensi ekonomi, pesisir dan perairan Bali juga sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ada alur pelayaran internasional sangat padat di Selat Lombok. Di perairan Bali juga menjadi pintu gerbang utama Indonesia, di antaranya ada Pelabuhan Internasional Benoa dan simpul sentral kapal cruise, serta Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai.
