Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Usulkan Penurunan Tipe Rumah Sakit

PEMANTAUAN - Komisi I DPRD Bangli melakukan pemantauan layanan disalah satu poli di RSU Bangli, Jumat (12/10).

BALI TRIBUNE - Dewan mengusulkan adanya penurunan status RSUD Bangli dari tipe B menjadi tipe C. Selain itu ada pula usulan untuk pengalihan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Hal ini menguak pasca diberlakukan sistem rujukan berjenjang sistem dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Komisi I DPRD Bangli mengecek kondisi RSU Bangli pasca terjadinya penurunan jumlah pasien dan melakukan pemantauan di layanan poli klinik, Jumat (12/10). Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dari koordinasi tersebut diketahui RSU Bangli bahwa telah terjadi penurunan jumlah pasien yang cukup signifikan setelah diberlakukanya sistem  rujukan berjenjang, dari puskesmas, rumah sakit tipe C, kemudian ke tipe B dan RSU Bangli sendiri ada di tipe B. “Yang menjadi persoalan adalah pelayanan bagi para pasien, pasien ini harus mencari rumah sakit tipe C, untuk di Bangli ada satu rumah sakit tipe C, jika penuh pasien tentu harus keluar kabupaten,” ungkapnya. Terkait kondisi ini pihaknya mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah, terlebih lagi ada rencana untuk universal healt coverage (UHC). “Beberapa waktu lalu kami sempat menggelar rapat dengan forum perbekel, dimana di desa juga menganggarkan dana kesehatan. Jangan sampai dana dari desa dan pemerintah kabupaten justru larinya keluar,” sebutnya. Di sela-sela kegiatan pihaknya mengatakan, beberapa hal yang menjadi persoalan yakni RSU Bangli yang notabene tipe B namun tarif yang diberlakukan masih tarif untuk kelas C. “Ini menjadi pertanyaan, tibe B tapi tariff tipe C, sejatinya apa yang dikejar rumah sakit?”ujarnya.   Dikatan jika dewan mengusulkan agar di Bangli dibangun rumah sakit tipe D, dan atau pemerintah menurunkan kembali tipe rumah sakit dari B ke C. “Seperti yang kami sampaikan, RSU Bangli sudah tipe B tapi tari masih tipe C, kalau seperti itu, sebaikanya turun tipe saja agar bisa melayani masyarakat Bangli dengan optimal,” terangnya. Komisi I DPRD Bangli I Nengah Darsana mengatakan untuk mengalihkan puksesmas menjadi rumah sakit tipe D, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Memang anggaran tidak sedikit, kemudian ada ketentuan yang dipenuhi untuk bia menjadi rumah sakit tipe D. Maka dari itu perlu dipertimbangkan kembali, jika tidak mampu membangun rumah sakit tipe D/C, pilihanya turunkan tipe RSU Bangli saat ini dari tipe B menjadi C,” sambungnya. Kata Darsana akan ada resiko yang harus ditanggung jika ada penurunan status, yakni jumlah wadir dikurangi. “Harus ada pengurang wadir tersebut. Namun ini akan kami bahas kembali, untuk mendapat penyelesaian terbaik,” imbuhnya. Kemudian, Humas dan Pemasaran RSU Bangli, Ni Nyoman Purnamawati, mengatakan untuk tarif yang diberlakukan di RSU Bangli masih mengaku pada Pergub 60 tahun 2011. “Masih perbup yang lama, namun hal ini sejatinya sudah dibahas dan sedang dirancang,” ungkapnya. Kemudian saat didesak oleh pihak dewan terkait lama rancangan perubahan tariff, Nyoman Purnamawati mengatakan lamanya proses karena mempertimbangan kondisi masyarakat Bangli, jika tariff terlalu mahal maka akan memberatkan. Kabid Pelayanan Medik RSU Bangli, I Wayan Pariasta mengungkapkan untuk penurunan pasien dilayanan poli mengalami penurunan hingga 50 persen. “Sejak diberlakukan aturan baru dari BPJS Kesehatan, rujukan dengan sistem online mulai terjadi penurunan jumlah pasien. Untuk rujukan online tersebut akan terlihat rumah sakit rujukanya. Semisal di rumah sakit tipe C penuh, baru akan terbuka untuk rumh sakit tipe B,” terangnya Pihaknya menambahkan pada layanan UGD mengalami peningkatan, dimana pasien semestinya tidak diharuskan untuk masuk UGD justru masuk. “Berbagai asalan, seperti dokter keluarga tutup,” imbuhnya.   

wartawan
Agung Samudra
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.