balitribune.co.id | Singaraja - Keluhan para orang tua dan wali murid atas mahalnya biaya pengadaan seragam sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya pengamat pendidikan.
Ia meminta semua pihak termasuk kepolisian turun tangan atas dugaan pengadaan seragam sekolah yang dijadikan ajang bisnis sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, disinyalir pengadaan seragam sekolah untuk siswa SMA di sejumlah sekolah negeri sengaja di mark-up dengan menunjuk perusahaan tertentu untuk pembiayaan agenda politik tahun 2024.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, kebijakan untuk membeli pakaian seragam sekolah untuk SLTA dan sederajat berada di pemerintah provinsi.
”Nanti kami salah karena kewenangan SMA, SMK dan SLB ada di provinsi. Semua kebijakan soal PPDB berada di sana (provinsi,red),” kata Pj Bupati Lihadnyana,Rabu (12/7).
Sementara itu salah satu pengamat pendidikan Bali Utara, Ni Ketut Astari menyayangkan adanya polemik soal seragam sekolah bagi siswa baru setingkat SMA.
Ia berharap sekolah tidak lagi mengharuskan membeli seragam sekolah di tempat tertentu dan lebih fokus mengurus soal pendidikan siswa.
“Seharusnya sekolah dibebaskan memilih konveksi mana yang diinginkan, sesuai standar yang ditetapkan sekolah. Dan, para guru dan kepala sekolah harusnya juga bisa fokus mengurus dunia pendidikan,” ujar Ni Ketut Astari.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya beragam biaya seragam sekolah di tempat berbeda pada perusahaan pengadaan seragam sekolah, yakni kisaran antara Rp1.300.000.
Bahkan di lapangan orang tua siswa ditarik biaya hingga Rp2.200.000 untuk membeli sergam sekolah terdiri dari beberapa item.
Menurut Astari, saat ini masyarakat utamanya orang tua siswa sedang berusaha melakukan pemulihan ekonomi pascaCovid-19. Karena itu Astari mengaku menyayangkan adanya dugaan mark-up dalam pengadaan seragam sekolah dan meminta aparat terkait turun tangan untuk menyelidikinya.
“Adanya dugaan mark-up pengadaan seragam sekolah informasinya sudah tersebar, karena itu kami minta semua pihak baik DPRD, kepolisian atau kalangan dunia pendidikan untuk turun mengatasi persoalan tersebut, usut tuntas. Kembalikan karakter pendidikan ke arah yang benar,” tandasnya.
