Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Palsukan Ijazah, Anggota DPRD Made Mujana Dilaporkan ke Polisi

Bali Tribune/ Wayan Sukarta saat membeberkan bukti pelaporannya ke Reskrim Polres Klungkung



balitribune.co.id | Semarapura - Anggota DPRD Klungkung Nyoman Mujana, S.Sos dari Perindo kembali dilaporkan ke Satreskrim Polres Klungkung terkait dugaan ijazah palsu. Dia dilaporkan oleh  Wayan Sukarta (56) warga Banjar Kacang Dawa, Desa Kamasan, Klungkung.

Menurut keterangan, kasus dugaan pemalsuan ijasah  itu terjadi saat pencalegan. Wayan Sukarta melaporkan Nyoman Mujana anggota DPRD periode 2019 - 2024 ini dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat/menggunakan surat palsu saat maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Perindo dulu.

Dalam laporan tanggal  2 Pebruari 2022  disebutkan pemalsuan dokumen ini tejadi  pada Kamis 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 wita di DPW Partai Perindro yang beralamat di jalan Gatot subroto Barat Nomor 88 X Denpasar yang diduga dilakukan oleh Nyoman Mujana alamat Banjar Jelantik Kuribatu Desa Tojan,Klungkung.

“Sesuai laporan dengan kasus diduga menggunakan ijasah palsu tersebut dia Nyoman Mujana lolos sebagai anggota DPRD Klungkung,sehingga hal ini  merugikan pihak lain ,dimana saya yang dirugikan baik secara moril maupun material,” beber Wayan Sukarta.

Dijelaskan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 ternyata ditemukan perbedaan dengan dokumen ijasah/ STTB yang dikumpulkan pada 20 Februari 2020 yang lalu.

Disebutkan pula ada beberapa saksi yang sudah menyatakan diri siap  menjadi saksi dari laporannya. Adapun saksi- saksi yang membenarkan laporan tersebut Ni Putu Sri Nadi alamat akah  dkk. Sementara yang sudah diperiksa di Reskrim Polres Klungkung adalah saksi Sastrawan Rita alamat Bangli 1 Agustus 1967 dan Ni Kadek Tia Pramesti alamat Pegending 2 April 1996.

Dari pelaporan ke Polrres Klungkung ini modus yang dilakukan terlapor, diduga terlapor menggunakan ijasah orang lain yakni ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 19 OC oh 0462947 atas nama I Ketut Rintayasa asal Desa Kutampi Nusa Penida.

Tapi terlapor diduga mengganti sejumlah biodata seperti nama pemegang STTB, tanggal lahir, serta identitas orang tua beserta pasfoto. Tapi dari foto copian STTB atas nama I Nyoman MJ, tampak ada yang ganjil, selain nomor ijazah sama persis dengan ijasah atau STTB atas nama I ketut  Rintayasa,  pada sisi samping pasfoto copian ijazah atas nama I Nyoman MJ justru tidak berisi tanda tangan yang bersangkutan. Serta tidak berisi stempel sekolah yang mengeluarkan iajsah tersebut. Ijasah itu hanya berisi stempel legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.

Sementara itu Made Mujana S,Sos yang dihubungi terpisah mengaku tidak kaget dirinya dilaporkan kembali.karena menurutnya laporan yang sebelumnya sempat dilayangkan ke Polda Bali sudah SP3 dari Polda Bali.

“Yang jelas sampai saat ini saya belum ada panggilan dari Reskrim Polres Klungkung terkait pelaporan diri saya, Apalagi pelaporan menyangkut hal yang sama sebelumnya di Polda Bali itu sudah SP3,” ujar Nyoman Mujana santai,seraya mengaku diinya siap menunggu panggilan dari Polres Klungkung.

Dirinya menduga pelaporan ini bermuatan politis karena kasusnyya sudah sempat dilaporkan ke Polda Bali sebelumnya dan pihak Polda Bali saat kasus tersebut bergulir sudah mengeluarkan SP 3 ,tapi kini ada pihak lain yang melaporkannya kembali,sebutnya.

wartawan
SUG
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.