Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Digitalisasi SPBU Upaya Meningkatkan Transaparansi dan Keakuratan Data Pasokan

Bali Tribune/ KOMITMEN - Para pejabat Pertamina dan Telkom pembuat komitmen.

Bali Tribune, Denpasar - Pertamina menargetkan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah menerapkan digitalisasi paling lambat pada Juni 2019. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan keakuratan data pasokan dan konsumsi BBM di setiap SPBU. Tak hanya itu, berkat data yang realtime, kepastian stok pun akan bisa dikelola lebih baik dan efisien. Digitalisasi ini juga akan memudahkan Pemerintah memantau dan mengawal penyaluran BBM khusus penugasan. Sebab, proses distribusi dapat terekam dengan akurat di dalam sistem. Untuk memuluska program ini beberapa waktu lalu PT Pertamina menjalin kerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam membangun sistem digital secara bertahap pada 5.000-an Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di seluruh Indonesia," jelas Unit Manager Communication dan CSR MOR V-Jatimbalnus, Rustam Aji ketika dihubungi melalui pesan singkat, Senin (18/2).  Digitalisasi SPBU ini meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, Data Center dan Connectivity di 5.000 lebih SPBU atau sekitar 75.000 nozzle di seluruh Indonesia, hingga pemeliharaannya (maintenance).  Melalui Digitalisasi SPBU, Pertamina dan Telkom juga sepakat mengembangkan platform penyaluran BBM untuk memantau stok BBM di Tangki Penyimpanan SPBU, jumlah BBM yang dikeluarkan melalui nozzle dan revenue penjualan BBM. "Jadi, proses digitalisasi SPBU dilakukan dengan cara memasang perangkat digital pada kran penyaluran BBM ke kendaraan (nozzle) sehingga jumlah BBM yang terjual dapat tercatat secara akurat. Artinya, data ini akan terhubung ke pusat data Pertamina sehingga SPBU yang sudah minim stoknya akan terpantau secara otomatis. Sehingga, bagi Pertamina ini akan menjadi 'warning' untuk segera dilakukan pengiriman," tukasnya.  Dengan begitu, pelayanan ke masyarakat akan semakin meningkat karena berkurangnya potensi terjadinya kelangkaan BBM hingga menyebabkan atrean. Selain itu masalah keamanan, karena selama ini banyak pembayaran cash di SPBU. Dengan adanya digitalisasi ini maka akan lebih aman, karena akan lebih mendukung sistem pembayaran cashless. "Sekarang di beberapa SPBU sudah menerima pembayaran cashless (debit card, credit card, uang elektronik). Dengan digitalisasi, diharapkan bisa seluruhnya menerima," ungkap Rustam. Seperti diketahui penandatanganan Sinergi Digitalisasi SPBU ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan. Dan disaksikan Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Direktur Utama Pertamina NIcke Widyawati, dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/8/2018) tahun lalu dan implementasinya hingga kini masih berjalan. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.