Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dijanjikan Kerja di Thailand, PMI Asal Bali Malah Dikirim Ke Myanmar jadi Operator Judol 

Bali Tribune / KETERANGAN - Keluarga korban dugaan TPPO saat memberikan keterangan pers didampingi Anggota DPRD Bali Gede Harja Astawa.

balitribune.co.id | Singaraja - Sebuah video  berisi  keluhan permintaan tolong pekerja imigran beredar di sebuah grup WhatsApp. Dalam video berdurasi 2 menit itu disebutkan jika para korban kerap mendapat siksaan berupa disetrum hingga disekap di ruang tanpa cahaya jika tak memenuhi target saat bekerja. Mereka mengaku diminta bekerja selama 15 jam per hari. Salah satu korban mengaku jika posisi mereka berada di sebuah wilayah di Myanmar. Mereka juga memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dipulangkan ke tanah air.

Diantara para imigran terdapat warga Kabupaten Buleleng bernama Kadek Agus Ariawan (37) dan Nengah Sunaria (35). Mereka  diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijanjikan bekerja di Thailand namun hingga kini keberadaan mereka tak diketahui. Diduga keduanya dipekerjakan sebagai admin judi online atau operator penipuan. Untuk mengungkap keberadaan mereka pihak keluarga yang diwakili kakak korban Ketut Alit Suryawan melaporkan kasus itu ke Polres Buleleng.

Saat melapor, Alit didampingi Anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Buleleng, Gede Harja Astawa. Dalam keterangannya  Harja Astawa mengatakan telah menyiapkan tim penasehat hukum khusus untuk mengawal kasus ini.

"Kapasitas kami sebagai wakil rakyat mendampingi warga yang keluarganya terindikasi menjadi korban TPPO," terang Harja Selasa (3/9).

Menurut Harja, ia menerima informasi salah satu keluarga korban bahkan sempat diperas jika ingin korban dipulangkan. "Ada indikasi pemerasan dari pihak-pihak lain dalam jaringan ini yang meminta agar keluarga menyetor sampai Rp 500 juta. Selain itu, kemungkinan korbannya sekitar 30 orang, dan tidak hanya dari Bali saja," terang Harja.

Harja mengaku tergerak untuk ikut mendampingi korban menempuh keadilan. Terlebih para korban memohon bantuan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Kami berharap aparat kepolisian cepat bergerak. Apalagi kasus ini diduga melibatkan jaringan internasional," ujarnya.

Kasus dugaan TPPO itu berawal saat kedua korban ditawari bekerja di sebuah rumah makan di Thailand oleh seseorang berinisial Komang B (37). B sendiri merupakan teman korban yang mengaku sudah  bekerja di Thailand. Tawaran itu disampaikan melalui video call dengan iming-imingi gaji 800 dollar per bulan. Untuk meyakinkan korban, pada Juli 2024, Komang B pulang ke Buleleng dan mendatangi rumah Ariawan di Kelurahan Liligundi dan rumah Sunaria di Desa Jinengdalem di Kecamatan Buleleng. Kedua korban dijanjikan akan bekerja dengan visa kerja setelah sebulan menggunakan visa liburan.

Keduanya tergiur tawaran itu dan membayar masing-masing sebesar Rp 7,5 juta kepada Komang B. Biaya sebesar itu digunakan untuk pemberangkatan dan uang saku. Pada tanggal 5 Agustus sekitar pukul 02.30 Wita, kedua korban berangkat  menuju Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar.

Sebelumnya korban Ariawan masih sempat mengabari kakaknya Alit Suryawan, melalui video call mengenai jadwal keberangkatan pesawat. Ariawan menyebut berangkat ke Jakarta pada pukul 14.00 Wita. Setiba di Jakarta, ia berkabar dikumpulkan bersama sekitar 10 orang yang juga akan diberangkatkan ke Thailand dengan terlebih dahulu transit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Setiba di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Agustus 2024. Kakak korban Ariawan, Alit mengaku terakhir berkomunikasi dengan adiknya.

"Adik saya menginap di sebuah hotel bersama sekitar 10 orang sambil menunggu keberangkatan ke Thailand," ujarnya.

Pada 9 Agustus 2024, korban Ariawan berkirim pesan ke kakaknya yang isinya menyampaikan jika ia sudah berada di Thailand dan sudah bekerja dengan status training selama satu bulan. Namun korban tidak menyebutkan jelas pekerjaan apa yang ia dapat di sana. Korban juga mengaku ponselnya disita selama bekerja. 

Untuk memastikan keberadaan korban, Alit berinisiatif mendatangi Komang B untuk menanyakan kondisi dan alamat adiknya selama di Thailand. Ia juga menanyakan alamat dan nama perusahaan penyalur. Hanya saja Komang B mengaku tidak mengetahui posisi korban Ariawan dan temannya di Thailand. Komang B juga mengaku tidak bertanggung jawab atas kondisi keduanya. 

Keberadaan korban sedikit terkuak saat mendapatkan informasi dari seseorang di Jakarta yang kerabatnya ikut menjadi korban dugaan TPPO. 

Penasehat hukum keluarga korban, Kadek Putu Sugiarta mengatakan dalam laporan kepolisian pihaknya membawa beberapa alat bukti seperti percakapan korban dengan terlapor dan foto-foto serta video kondisi korban.

"Kami mengarahkan ke dugaan pelanggaran Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 mengenai TPPO," tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Walikota Jaya Negara Terima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali, Kota Denpasar Raih Opini WTP Ke-14

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Modus Pura-pura Minta Tolong, Dua Pria Keroyok dan Rampas Motor Pemuda di Renon

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pria berinisial YAH (24) menjadi korban pengeroyokan oleh dua pria di kawasan Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Bali. Kedua pelaku yang awalnya berpura-pura meminta pertolongan itu juga merampas motor pemuda berusia 24 tahun itu. Kini, polisi sedang memburu para pelaku.

Baca Selengkapnya icon click

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.