Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dilelang, Bangunan Pasar Ubud Dibandrol Rp l 1,5 M

Bali Tribune / Gedung Pasar Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Menyusul pasar Rakyat Gianyar dan Sukawati, Revitalisasi Pasar Ubud juga mulai  berproses. Pedagang Pasar sudah direlokasi dan bangunan Pasar bakal segera diratakan. Proses lelang fisik ini sedang dipersiapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tidak tanggung-tanggung nilai bangunan pasar Ubud ini dibandrol Rp 1,5 M

Kepala BPKAD Gianyar, Ngakan Jati Ambarsika, Kamis (17/2) mengatakan proses lelang akan berlangsung 18 Februari 2022. Dengan nilai penawaran Rp 1,5 M. Sementara Pembangunan dimulai tahun 2023.

"Fisik bangunan Pasar Ubud akan diratakan dengan tanah dan bekas bangunannya dilelang," ujar Ngakan Jati.

Ngakan Jati menyebutkan bangunan fisik pasar Ubud terdiri dari enam unit bangunan. Dimana setiap bangunan memiliki luas yang berbeda-beda. Jika ditotal keseluruhan bangunan dan tanah luasnya lebih dari 10.000m2. "Terdiri dari enam unit bangunan. Keenam bangunan fisik  tersebut dengan luas lebih dari 10.000 m2," terangnya.

Pada lain kesempatan, Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Gianyar, Gede Widarma Suharta menyebutkan pasar Ubud akan dibangun tahun 2023. Bersamaan dengan cetral parkir di lapangan Astina Ubud dan di wilayah Ambengan.

Dimana bentuk Pasar Ubud nantinya akan memiliki basemant yang akan difungsikan sebagai parkir warga setempat. Hal ini diyakini akan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang telah menjadi momok di kawasan Wisata Ubud.

"Ini merupakan kajian dari kementerian di pusat terhadap kemacetan di Ubud, adalah warga setempat tidak memiliki lahan parkir, sehingga memanfaatkan badan jalan, solusinya sediakan parkir," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ini merupakan proyek penataan kawasan Setrategis Pariwisata Nasional (KSPN) Ulapan (Ubud, Tegalalang, Payangan) yang sumber dananya berasal dari APBN. Tidak tanggung-tanggung total nilainya mencapai Rp 34,6 triliun.

wartawan
ATA

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.