balitribune.co.id | Mangupura - Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, selama Januari-April 2025 petugas di tempat pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural.

balitribune.co.id | Denpasar - Tidak hanya tampilan desain neo klasik,  motor milik produsen motor China QJ berkonsep cruiser SR 600  pun sangat nyaman dikendarai. Seperti yang dirasakan Bali Tribune saat melakukan test ride singkat, Selasa (20/5). Khas motor besar cruiser, posisi  tangan nyaman mengapai setang, kaki  pun tak sampai jinjit. Jok sadel empuk buat touring jauh.

balitribune.co.id | Jakarta - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) menyatakan secara tegas tidak akan ikutserta dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025, sejalan dengan sikap jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap on-bid demi menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

balitribune.co.id | Denpasar – Dealer resmi Honda Heronusa Bali kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan membuka dan meresmikan Pos Penjualan baru yang berlokasi di Jl. Raya Pemogan No. 888X, Denpasar, Bali. Pos penjualan ini hadir untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan, khususnya di area Denpasar dan sekitarnya.

balitribune.co.id | Jakarta - Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojek online atau Ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi hari Selasa pada tanggal 20 Mei 2025. Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.