Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diprotes Warga, Lurah Renon Sebut Pemilihan Kaling Kaja Sesuai Prosedur

protes
Bali Tribune / DIPROTES – Warga yang melayangkan protes atas pemilihan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja Kelurahan Renon

balitribune.co.id | Denpasar - Lurah Renon, Gede Suweca disomasi oleh warga karena dianggap tidak transparan dalam proses penetapan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan. Warga memandang penetapan Kaling Kaja mengandung cacat prosedural sehingga merugikan masyarakat lingkungan.

Kuasa hukum dari warga Lingkungan Kaja, Yuli Utomo menjelaskan bahwa warga menggelar pemilihan Kepala Lingkungan pada pertengahan 2025. Ada dua nama yang disetujui untuk dipilih yakni I Gede Mahadama Wisnawa dan Pak Ngurah. Kedua nama calon tersebut kemudian dikirim ke Lurah Renon. Namun Pak Ngurah dinyatakan gugur lantaran batas usianya sudah lewat. 

"Seharusnya Wisnawa yang dipilih karena calon satunya gugur. Tetapi tanpa sepengetahuan kita, Lurah Renon memasukkan nama calon lain, katanya warga tersebut mendaftar secara individual," ungkapnya kepada Bali Tribune.

Warga Lingkungan Kaja mempersoalkan calon lain tersebut bukan merupakan warga lingkungan setempat, melainkan dari lingkungan lain. "Yang kami pertanyakan adalah bagaimana bisa orang dari lingkungan lain tiba-tiba namanya muncul menjadi calon dan terpilih menjadi Ketua Lingkungan kami," katanya.

Yuli Utomo menyatakan akan membawa persoalan ini ke Wali Kota Denpasar. Sebab, warga telah melakukan somasi sebanyak tiga kali namun jawabannya dirasa kurang memuaskan. Dan hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan SK pengangkatan Kaling Kaja itu. 

"Sampai saat ini, kami belum mendapatkan SK pengangkatan Kaling Kaja yang baru ini. Kalau ada SK, kami akan melakukan gugatan ke PTUN terkait pengangkatan Kaling itu. Tetapi karena tidak ada SK yang kami terima sehingga kami akan melakukan audiensi dengan Pak Walikota terkait dengan peemasalahan ini," terang Yuli Utomo. 

Sementara Lurah Renon Gede Suweca yang ditemui Bali Tribune mengatakan, pemilihan dan penetapan Kaling Kaja Renon sudah sesuai prosedur. Pasca berakhirnya tugas Kaling Kaja sebelumnya, dirinya telah menemui sejumlah tokoh masyarakat Lingkungan Kaja untuk menyampaikan bahwa masa tugas Kaling Kaja telah berakhir dan meminta nama - nama calon Kaling Kaja yang baru. 

"Memang benar, nama calon yang disodorkan dari warga Lingkungan Kaja itu ada dua orang. Tetapi pada saat itu, ada buka pendaftaran calon Kaling dan Kaling yang terpilih mendaftar secara individual. Dan penjaringan calon ini melalui panitia yang kita bentuk, dua orang dari kita sini dan satu orang dari warga setempat. Untuk panitia dari warga Lingkungan Kaja itu anaknya mantan Kaling sebelumnya," tuturnya. 

Gede Suweca juga menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi seorang Kaling adalah memiliki KTP Denpasar dan boleh berasal dari luar lingkungan setempat. 

Menurutnya, Pak Kaling yang baru ini rumahnya di Lingkungan Kaja, hanya tinggalnya lebih banyak di rumah tuanya di Lingkungan Pande. Karena Lingkungan Kaja ini adalah hasil pemekaran dari Lingkungan Pande. Dan proses seleksi melalui test ini dilakukan oleh tiga OPD, yaitu dari Kecamatan, Tata Pemerintahan Kota Denpasar dan Dinas DPMD. 

“Dan Pak Kaling yang baru ini nilainya yang tertinggi. Jadi proses pemilihan Kaling Kaja ini sudah sesuai dengan prosedur," terangnya.

Ia juga membantah bahwa pengangkatan Kaling Kaja tanpa SK. Ia mengaku telah mengundang Kaling Kaja sebelumnya, I Made Chandra Wisada tanggal 1 Agustus 2025 untuk menyerahkan SK tersebut sekaligus acara pisah kenal. Namun Chandra Wisada sendiri tidak hadir dalam undangan tersebut. 

"SK-nya ada kita simpan dari Pak Walikota karena Camat Denpasar Selatan pada saat itu berstatus Plt. sehingga SK-nya langsung dari Pak Walikota. Kado untuk Pak Kaling Kaja sebelumnya masih kita simpan karena kita undang untuk serahkan SK dan pisah kenal dari Kaling Kaja sebelumnya dan yang baru, beliau tidak hadir," tandasnya.

wartawan
RAY
Category

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.